Bali – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya tengah menyiapkan standardisasi dan sertifikasi bagi “sekaa” atau sanggar, yayasan, dan lembaga-lembaga seni yang akan mewakili daerah setempat untuk menjalankan misi diplomasi budaya ke luar negeri.
“Saya minta Kadis Kebudayaan menyiapkan standardisasi dengan parameter yang jelas, sehingga nanti bisa diukur seperti halnya akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, mana sanggar yang mendapatkan akreditasi A, B, C ataupun tidak terakreditasi,” kata Koster saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Jadi ke-34 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, dikutip Antara, Selasa (7/1).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan sertifikasi untuk sanggar atau yayasan seni, maka Koster menginginkan pada 2020 lebih dikuatkan dan dimantapkan lagi.
“Nanti sanggar yang mendapatkan akreditasi A, suatu saat akan diberikan tugas melakukan misi diplomasi budaya ke luar negeri. Apalagi misi diplomasi budaya ini juga menjadi salah satu program dari Kementerian Kebudayaan. Ini akan saya jalankan di Bali dan juga didukung dengan data sanggar yang akan menjalankan misi tersebut,” ucapnya pada acara yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster itu.
Menurut Koster, bagi sanggar atau kelompok seni lainnya yang telah mendapatkan akreditasi bagus jugalah yang berhak untuk bermitra dengan pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang akan pentas menghibur wisatawan di hotel-hotel.
Pada acara yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Patakam Patram Budaya kepada 30 sanggar dan komunitas seni di Bali itu, Koster pun mengingatkan bahwa untuk membangun budaya harus melalui satu tatanan, skenario, dan strategi yang jelas, serta bertahap mulai dari hal yang paling fundamental.
“Bali ini budayanya harus dibangun dengan serius karena kita tidak punya kekayaan sumber daya alam seperti emas, batubara, minyak bumi ataupun bahan tambang lainnya. Oleh karena kita punya budaya, maka harus hidup dari budaya yang tidak bisa dibangun parsial, harus dari hulu ke hilir,” ujar mantan anggota DPR RI tiga periode itu sembari mengajak bupati/wali kota untuk lebih peka dan sensitif dalam membangun budaya.(FER)
