*Oleh: Ferry Malaka *
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan sebagai salah satu agenda strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Secara sederhana, program ini menjanjikan sesuatu yang mendasar: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak agar tumbuh sehat dan produktif.
Namun, di balik optimisme besar tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara serius apakah desain dan tata kelola MBG sungguh dirancang untuk membangun ekonomi desa, ataukah hanya menjadi program distribusi pangan berskala nasional?
Untuk membaca pertanyaan itu secara lebih jernih, pemikiran Sajogyo menjadi sangat relevan. Sebagai intelektual yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, Sajogyo menempatkan rakyat kecil—terutama masyarakat pedesaan—sebagai pusat pembangunan. Seluruh warisan pemikirannya berangkat dari keberpihakan terhadap golongan paling bawah, dengan perhatian besar pada persoalan kemiskinan, ketimpangan agraria, dan keterpinggiran masyarakat desa.
Bagi Sajogyo, pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya proyek negara. Ia harus diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan rakyat kecil. Karena itu, Sajogyo pernah mengingatkan secara tegas:
Pembangunan yang tidak meningkatkan penghidupan masyarakat golongan paling bawah sesungguhnya bukan pembangunan, melainkan sekadar modernisasi.”
Pernyataan ini terasa sangat relevan ketika MBG mulai dijalankan secara nasional. Sebab, jika dibaca melalui perspektif Sajogyo, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dihitung dari jumlah makanan yang tersalurkan, besarnya anggaran negara, atau banyaknya sekolah penerima manfaat. Pertanyaan mendasar justru terletak pada hal yang lebih substantif: apakah kehidupan golongan paling bawah ikut meningkat?
Perspektif Kemiskinan dan Struktur Pangan
Pemikiran Sajogyo sejak awal menolak cara pandang pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan makro, tetapi gagal memecahkan persoalan kemiskinan struktural. Dalam kajian-kajiannya, ia merumuskan apa yang dikenal sebagai “Garis Kemiskinan Sajogyo”, yaitu ukuran kemiskinan berbasis kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan kecukupan gizi—terutama melalui ekuivalensi konsumsi beras.
Melalui pendekatan ini, Sajogyo membagi taraf kehidupan masyarakat menjadi kelompok miskin, sangat miskin, hingga melarat, dengan standar berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Pendekatan tersebut menunjukkan satu hal penting: kemiskinan tidak cukup dipahami dari angka pendapatan, tetapi dari kemampuan nyata masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dasar, terutama pangan.
Dalam konteks MBG, gagasan ini menjadi sangat relevan. MBG sejatinya memang berbicara tentang pangan dan gizi. Tetapi bagi Sajogyo, persoalan pangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan struktur ekonomi dan relasi sosial di pedesaan. Karena itu, pertanyaan penting yang perlu diajukan ialah: siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dari MBG?
Apakah petani kecil ikut menikmati pasar baru?
Apakah peternak desa mendapat kepastian permintaan?
Apakah nelayan kecil memperoleh ruang ekonomi?
Apakah perempuan desa dan UMKM lokal dilibatkan?
Ataukah manfaat terbesar justru berhenti pada vendor besar, distributor pangan, dan rantai pasok berskala korporasi?
Di sinilah perspektif agraria kritis Sajogyo menjadi penting. Ia memandang bahwa kemiskinan dan masalah pangan tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan struktur sosial, relasi kekuasaan, dan penguasaan sumber daya di masyarakat pedesaan. Artinya, program pangan sebesar apa pun berpotensi gagal menjadi pembangunan bila hanya memperbesar akumulasi ekonomi kelompok atas. Sajogyo bahkan mengingatkan:
Ketika pembangunan justru membuat golongan atas semakin mengakumulasi kekayaan, sementara golongan bawah makin sulit bertahan dan terlempar dari desa, maka yang terjadi bukanlah pembangunan.”
Jalur Pemerataan Plus dalam Praktik MBG
Membaca MBG secara Sajogyo berarti melihatnya bukan sekadar sebagai kebijakan makan gratis, melainkan instrumen pembangunan desa berbasis pemerataan sosial-ekonomi. Pada era 1980-an, Sajogyo memperkenalkan konsep “jalur pemerataan plus”, yaitu pembangunan yang tidak berhenti pada pembagian manfaat, tetapi menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan masyarakat bawah ikut tumbuh. Spiritnya bertumpu pada solidaritas sosial lintas lapisan masyarakat.
Dalam praktik MBG, spirit ini dapat diwujudkan secara konkret. Bayangkan jika kebutuhan pangan sekolah diserap dari desa sekitar:
Beras dari petani lokal. Telur dari peternak kecil, Ikan dari nelayan setempat, Sayur dari kelompok tani, Pengolahan makanan melibatkan koperasi desa, BUMDes, dan UMKM perempuan.
Jika pola ini terjadi, maka MBG tidak lagi sekadar program konsumsi. Ia berubah menjadi mesin pemerataan ekonomi desa. Sekolah menjadi pasar permanen rakyat kecil. Negara tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi sekaligus menciptakan kepastian ekonomi bagi keluarga mereka.
Risiko Modernisasi Tanpa Pembangunan Rakyat
Sebaliknya, bila MBG terlalu tersentralisasi—mengandalkan vendor besar, distribusi korporatif, dan pasokan pangan yang menjauh dari basis produksi rakyat—maka ada risiko serius yang perlu diwaspadai. Program besar ini bisa berubah menjadi apa yang dalam bahasa Sajogyo disebut:
modernisasi tanpa pembangunan rakyat.
Program mungkin tampak megah dan anggaran terlihat besar, tetapi jika petani tetap miskin, desa tidak bergerak, dan rakyat kecil hanya menjadi penerima pasif, mereka gagal menjadi pelaku utama pembangunan. Padahal, inti seluruh pemikiran Sajogyo sangat sederhana tetapi fundamental: pembangunan sejati ialah pembangunan yang membuat kehidupan golongan paling bawah menjadi lebih baik.
*Kesimpulan dan Tantangan Hari Ini *
tantangan terbesar MBG hari ini bukan sekadar soal anggaran atau distribusi makanan, melainkan keberanian merancang regulasi yang berpihak. Negara perlu memastikan adanya afirmasi nyata bagi petani kecil, koperasi, BUMDes, nelayan, dan UMKM pangan lokal.
Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan tersaji, melainkan dari:
1 Meningkatnya pendapatan rakyat desa.
2 Berkurangnya angka kemiskinan struktural.
3 Menguatnya ekosistem ekonomi lokal.
Sebab pada akhirnya, sebagaimana spirit pemikiran Sajogyo, pembangunan tidak dinilai dari seberapa besar program diumumkan, melainkan dari satu pertanyaan sederhana: apakah dengan MBG ini hidup golongan paling bawah benar-benar bisa menjadi lebih baik ?
