Oleh: Agus Wibowo
Belakangan ini, muncul narasi yang cukup kuat di ruang publik bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab meningkatnya utang negara. Narasi ini terdengar sederhana, mudah dipahami, dan karena itu cepat menyebar. Logikanya tampak lurus: program besar membutuhkan anggaran besar, anggaran besar berarti negara harus berutang lebih banyak. Selesai. Namun, apakah persoalannya sesederhana itu? Jawabannya: tidak.
Dalam diskursus ekonomi publik, menghubungkan satu program dengan utang negara secara langsung tanpa melihat keseluruhan struktur fiskal adalah penyederhanaan yang berlebihan. Bahkan, dalam banyak kasus, cara pandang seperti ini justru menyesatkan publik.
Pertama, kita harus memahami dulu apa itu utang negara. Utang negara bukanlah sesuatu yang otomatis buruk. Hampir semua negara di dunia menggunakan instrumen utang untuk membiayai pembangunan. Amerika Serikat, Jepang, hingga negara-negara Eropa melakukannya. Indonesia pun demikian. Dalam sistem pengelolaan fiskal modern, utang adalah alat—bukan tujuan. Yang penting bukan ada atau tidak adanya utang, tetapi untuk apa utang itu digunakan, bagaimana dikelola, dan apakah manfaatnya lebih besar daripada bebannya.
Masalah muncul ketika publik melihat angka utang secara absolut tanpa konteks. Ketika angka utang naik, lalu dikaitkan langsung dengan satu program tertentu, seolah-olah program itulah penyebab tunggalnya. Padahal, struktur APBN jauh lebih kompleks. Ada belanja infrastruktur, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, pembayaran bunga utang lama, hingga kebutuhan menghadapi dinamika ekonomi global. Artinya, jika utang bertambah, tidak otomatis karena MBG.
Kedua, kita harus membedakan antara biaya dan investasi.
Banyak orang melihat MBG hanya sebagai pengeluaran negara: pemerintah membeli makanan, mendistribusikannya, lalu uang habis. Padahal pendekatan seperti ini terlalu sempit.
MBG adalah investasi sumber daya manusia.
Mengapa? Karena program ini menyasar anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui—kelompok yang sangat menentukan kualitas generasi masa depan. Ketika negara memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup, negara sedang berinvestasi pada kualitas otak, kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa di masa depan.
Banyak penelitian global menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada anak berdampak langsung pada rendahnya kemampuan belajar, produktivitas kerja yang buruk saat dewasa, serta meningkatnya beban kesehatan nasional. Dalam jangka panjang, biaya akibat stunting, malnutrisi, dan rendahnya kualitas SDM justru jauh lebih mahal dibanding biaya intervensi gizi sejak dini.
Jadi pertanyaannya bukan “berapa biaya MBG?”, tetapi “berapa kerugian negara jika MBG tidak dilakukan?”
Ketiga, ada efek ekonomi yang sering diabaikan: multiplier effect.
Uang yang digunakan dalam MBG tidak hilang begitu saja. Ia berputar.
Petani menjual beras.
Peternak menjual telur dan ayam.
Nelayan menjual ikan.
UMKM memasok bahan makanan.
Jasa logistik bergerak.
Tenaga kerja lokal terserap.
Artinya, uang negara yang masuk ke MBG kembali ke masyarakat dalam bentuk aktivitas ekonomi.
Inilah yang disebut efek berganda ekonomi.
Jika satu rupiah dibelanjakan negara lalu menciptakan aktivitas ekonomi dua atau tiga kali lipat, maka program tersebut tidak bisa dinilai sekadar sebagai beban anggaran.
Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program makan; ia adalah instrumen ekonomi lokal.
Di banyak daerah, terutama pedesaan, kehadiran program seperti ini justru membuka pasar baru bagi petani dan pelaku usaha kecil. Permintaan yang stabil dari program pemerintah membuat produksi lebih terencana dan harga lebih terjaga.
Keempat, kritik terhadap MBG tentu sah—tetapi kritik harus tepat sasaran.
Kalau ada kritik soal tata kelola, silakan.
Kalau ada kritik soal distribusi yang belum merata, itu valid.
Kalau ada kritik soal kualitas menu atau pengawasan, itu penting.
Tetapi mengatakan “utang negara naik karena MBG” tanpa data fiskal yang lengkap adalah simplifikasi politik, bukan analisis ekonomi.
Dalam ruang demokrasi, kritik yang sehat adalah kritik berbasis data.
Misalnya:
Berapa sebenarnya porsi anggaran MBG terhadap total APBN?
Apakah pembiayaannya murni dari utang baru?
Apakah ada realokasi anggaran dari pos lain?
Bagaimana proyeksi manfaat ekonominya dalam 5–10 tahun?
Tanpa menjawab pertanyaan itu, narasi “utang karena MBG” hanya menjadi slogan.
Kelima, kita juga perlu jujur bahwa semua program besar pasti punya konsekuensi fiskal.
Tidak ada program nasional tanpa biaya.
Pendidikan gratis butuh biaya.
BPJS butuh biaya.
Subsidi pupuk butuh biaya.
Pembangunan jalan butuh biaya.
Apakah karena itu semua harus dihentikan?
Tentu tidak.
Yang harus dilakukan adalah memastikan program berjalan efektif dan efisien.
Begitu juga dengan MBG.
Jika ada kebocoran, perbaiki.
Jika ada salah sasaran, evaluasi.
Jika ada mitra yang tidak profesional, ganti.
Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa programnya salah hanya karena biayanya besar.
Negara besar harus berani berinvestasi besar.
Keenam, ada dimensi politik dalam narasi ini yang tidak boleh diabaikan.
Program besar seperti MBG pasti menjadi arena tarik-menarik opini. Pendukung akan menonjolkan manfaatnya. Penentang akan mencari celah kelemahannya.
Itu wajar.
Masalahnya muncul ketika perdebatan berubah dari data menjadi propaganda.
Kalimat seperti “MBG bikin negara bangkrut” terdengar dramatis, tetapi belum tentu benar.
Narasi semacam ini sering efektif secara politik karena memancing emosi publik: takut utang, takut krisis, takut ekonomi runtuh.
Padahal, kebijakan publik tidak bisa dinilai dari rasa takut semata.
Ia harus dinilai dari angka, hasil, dan dampaknya.
Ketujuh, kalau kita bicara soal masa depan bangsa, investasi pada anak adalah investasi paling strategis.
Negara bisa kehilangan jalan tol dan membangunnya lagi.
Negara bisa memperbaiki gedung yang rusak.
Negara bisa mengganti teknologi yang usang.
Tetapi negara tidak bisa mengulang masa tumbuh kembang anak.
Jika anak hari ini kekurangan gizi, dampaknya bisa permanen.
Karena itu, intervensi seperti MBG memiliki urgensi yang berbeda dibanding program lain.
Ia menyentuh fondasi bangsa.
Dan fondasi yang kuat selalu membutuhkan investasi besar.
Jadi, apakah utang negara karena MBG?
Jawaban paling jujur adalah: tidak sesederhana itu.
MBG memang membutuhkan anggaran besar. Itu fakta.
Tetapi mengatakan bahwa MBG adalah biang kerok utang negara adalah klaim yang terlalu berlebihan dan tidak utuh.
Utang negara dipengaruhi banyak faktor: kondisi ekonomi global, penerimaan pajak, harga komoditas, subsidi, belanja negara, hingga kewajiban utang lama.
MBG hanyalah salah satu bagian kecil dari puzzle fiskal nasional.
Justru pertanyaan yang lebih relevan adalah:
Apakah MBG dikelola dengan baik?
Apakah manfaatnya nyata?
Apakah hasilnya sepadan dengan biayanya?
Jika jawabannya iya, maka MBG bukan beban.
Ia adalah investasi.
Dan bangsa yang takut berinvestasi pada generasi mudanya sendiri adalah bangsa yang sedang menunda masa depannya.
