Oleh: Agus Wibowo
MotoGP Mandalika 2026 bukan sekadar perhelatan olahraga yang menghadirkan adu kecepatan para pembalap dunia. Lebih dari itu, ajang internasional yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat ini merupakan panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan menyelenggarakan kegiatan berskala global, memperkenalkan kekayaan budaya, sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Karena itu, menjaga keamanan MotoGP Mandalika tidak cukup hanya dengan mengatur lalu lintas, mengawasi pintu masuk, atau mengerahkan ribuan personel keamanan. Ada dimensi lain yang tidak boleh diabaikan, yakni kewaspadaan terhadap upaya kelompok anti-NKRI yang berpotensi memanfaatkan keramaian, ruang digital, maupun momentum internasional untuk menyebarkan narasi kebencian dan memecah belah masyarakat.
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika harus menjadi tanggung jawab bersama. Aparat keamanan memang memegang peranan penting, tetapi ketahanan sosial masyarakat juga menentukan keberhasilan pengamanan. Kelompok yang membawa paham intoleran, menyebarkan propaganda ekstrem, atau berusaha mengadu domba masyarakat tidak boleh diberi ruang untuk merusak suasana kebersamaan. Namun, kewaspadaan tersebut harus dijalankan secara proporsional, berdasarkan informasi dan indikator ancaman yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui prasangka terhadap kelompok agama, suku, organisasi, ataupun masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.
Selama ini, pembicaraan mengenai keamanan ajang olahraga internasional cenderung berpusat pada kesiapan personel, pemeriksaan barang bawaan, pengawasan kendaraan, serta pengendalian massa. Semua itu penting. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi membuat tantangan keamanan semakin kompleks. Sebelum sebuah gangguan benar-benar terjadi, ruang digital dapat menjadi tempat beredarnya provokasi, informasi palsu, seruan kebencian, dan narasi yang berusaha merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara maupun aparat keamanan.
Momentum MotoGP Mandalika memiliki daya tarik yang besar karena melibatkan pembalap, kru, wisatawan, media, dan masyarakat dari berbagai daerah serta negara. Situasi tersebut menuntut kewaspadaan terhadap segala bentuk upaya yang sengaja memanfaatkan perhatian publik untuk kepentingan propaganda atau menciptakan kegaduhan. Jika informasi provokatif dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi, masyarakat dapat terseret ke dalam perdebatan yang tidak produktif, bahkan terpecah oleh isu yang belum tentu benar.
Di sinilah pentingnya membedakan kritik yang sah dari upaya provokasi. Kritik terhadap penyelenggaraan, pelayanan publik, harga tiket, transportasi, atau kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Kritik tidak boleh serta-merta dicap sebagai tindakan anti-NKRI. Sebaliknya, ancaman kekerasan, hasutan untuk menyerang pihak lain, propaganda terorisme, serta tindakan nyata yang mengarah pada kekerasan harus ditangani secara serius berdasarkan hukum.
Pembedaan ini penting agar upaya menjaga keutuhan bangsa tidak berubah menjadi pembatasan kebebasan berpendapat. Indonesia justru akan terlihat kuat ketika mampu menjamin keamanan sekaligus menghormati hak warga negara. Semangat kebangsaan tidak dibangun melalui ketakutan, melainkan melalui kepercayaan, keadilan, dan kesediaan hidup bersama di tengah perbedaan.
Pengerahan 2.678 personel gabungan dalam pengamanan puncak MotoGP Mandalika 2026, yang tersebar di 205 titik pengamanan, menunjukkan besarnya perhatian terhadap keselamatan penyelenggaraan. Sterilisasi kawasan strategis, kesiapsiagaan antidrone, pengaturan lalu lintas, pemantauan CCTV, serta kesiapan evakuasi darurat merupakan bagian penting dari sistem pengamanan berlapis.
Namun, sebanyak apa pun personel yang dikerahkan, aparat tidak mungkin mengawasi seluruh percakapan, interaksi, dan dinamika sosial masyarakat. Karena itu, keamanan perlu diperkuat dengan ketahanan sosial yang tumbuh dari bawah. Masyarakat yang kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, dan terbiasa menyelesaikan persoalan melalui dialog akan menjadi benteng penting menghadapi penyebaran paham kekerasan.
Tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pengelola tempat ibadah, pelaku UMKM, komunitas wisata, dan organisasi kemasyarakatan di sekitar Mandalika dapat mengambil peran nyata. Mereka tidak harus berubah menjadi aparat keamanan. Peran mereka justru terletak pada kemampuan merawat hubungan sosial, menyampaikan pesan damai, meluruskan kabar yang menyesatkan, serta membantu masyarakat mengenali perbedaan antara ajakan berdialog dan propaganda yang mendorong permusuhan.
Tokoh agama, misalnya, dapat mengingatkan umat bahwa menjaga keselamatan manusia, menghormati tamu, dan menolak kekerasan merupakan nilai penting dalam kehidupan beragama. Tokoh adat dapat memperkuat tradisi penerimaan terhadap pendatang, sementara pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi resmi dan memperkenalkan keramahan masyarakat Lombok kepada dunia.
Pendekatan seperti ini lebih kuat daripada sekadar membangun kewaspadaan yang berlebihan. Sebab, kelompok penyebar paham ekstrem akan semakin sulit memecah masyarakat apabila warga memiliki ikatan sosial yang kokoh, saling percaya, dan tidak mudah diadu domba.
Tantangan lain yang patut diperhatikan adalah penyebaran narasi provokatif melalui media sosial. Perhatian publik yang tinggi terhadap MotoGP dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan kabar bohong, memelintir peristiwa, atau membangun kesan seolah-olah masyarakat dan aparat berada dalam konflik.
Karena itu, komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari strategi pengamanan. Informasi mengenai rekayasa lalu lintas, akses masuk, perubahan jadwal, dan situasi darurat perlu disampaikan secara cepat, jelas, serta konsisten melalui kanal resmi. Ketika informasi yang dapat dipercaya tersedia, ruang bagi rumor dan spekulasi akan semakin menyempit.
Masyarakat pun perlu memiliki kebiasaan sederhana tetapi menentukan: memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya, tidak ikut menyebarkan konten yang menghasut kebencian, dan melaporkan dugaan ancaman yang konkret melalui saluran resmi. Jangan sampai keinginan untuk ikut menjaga keamanan justru membuat seseorang menyebarkan tuduhan tanpa bukti atau melakukan persekusi terhadap pihak yang dianggap berbeda.
Perlu diingat, tidak setiap konten kritis, simbol tertentu, atau perbedaan pandangan merupakan bukti keterlibatan dalam gerakan anti-NKRI. Penilaian terhadap ancaman harus didasarkan pada fakta, konteks, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, upaya melawan propaganda tidak justru menciptakan ketakutan baru di tengah masyarakat.
Merawat kebinekaan adalah bagian dari menjaga Indonesia
MotoGP Mandalika berlangsung di tengah masyarakat Lombok yang memiliki kekayaan tradisi, kehidupan keagamaan, dan identitas budaya yang kuat. Keberagaman tersebut seharusnya menjadi modal sosial untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyambut dunia tanpa kehilangan jati dirinya.
Karena itu, peran tokoh lintas agama sangat strategis. Pesan tentang kerukunan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap kekerasan dapat disampaikan melalui forum keagamaan, pertemuan masyarakat, maupun kegiatan sosial. Pesan tersebut tidak perlu dibangun dengan menakut-nakuti masyarakat mengenai ancaman kelompok tertentu, melainkan dengan menegaskan bahwa tidak ada ideologi yang dapat membenarkan kekerasan terhadap sesama manusia.
Semangat kebangsaan juga perlu diwujudkan dalam pelayanan kepada wisatawan, penghormatan terhadap tamu, serta kerja sama menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Pedagang kecil, pengemudi transportasi, relawan, dan warga setempat merupakan bagian dari wajah Indonesia yang dilihat pengunjung. Keramahan mereka menjadi pesan nyata bahwa nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan sikap yang tercermin dalam tindakan sehari-hari.
Pada akhirnya, menjaga MotoGP Mandalika dari upaya kelompok anti-NKRI bukan berarti membangun kecurigaan terhadap siapa pun yang berbeda pendapat. Yang harus dilawan adalah tindakan yang nyata-nyata mengarah pada kekerasan, teror, intoleransi, dan upaya memecah belah masyarakat. Penanganannya harus tegas, profesional, dan sesuai hukum, sementara ruang dialog serta kebebasan berpendapat tetap dilindungi.
MotoGP Mandalika harus menjadi bukti bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Aparat yang profesional, masyarakat yang tangguh menghadapi propaganda, tokoh agama yang menyerukan perdamaian, dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik akan membentuk pertahanan sosial yang lebih kokoh daripada sekadar pengamanan fisik.
Indonesia tidak boleh membiarkan momentum olahraga dunia berubah menjadi panggung kebencian. Sebaliknya, Mandalika harus menjadi panggung persatuan, tempat perbedaan dirawat dan keramahan dipertontonkan kepada dunia. Sebab, keberhasilan MotoGP bukan hanya diukur dari lancarnya balapan, tetapi juga dari kemampuan bangsa ini menjaga keselamatan, kehormatan, dan persaudaraan di tengah keberagaman.
Mandalika aman, Indonesia bermartabat. Itulah pesan yang harus dibawa pulang oleh setiap orang yang menyaksikan MotoGP 2026.
