Padang – Pemerintah Kota Padang terus mematangkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong program tersebut menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Pertemuan itu dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pusat Statistik (BPS), BPJPH Sumatera Barat, Perumda Air Minum, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program MBG merupakan agenda strategis nasional yang memiliki manfaat luas, baik dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak maupun memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan sektor usaha lokal.
Menurutnya, pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak perlu dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok pangan program tersebut sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan secara lebih merata.
“Program MBG bukan hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal,” ujarnya.
Fadly menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan setiap SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga mekanisme distribusi yang efisien.
Ia juga mendorong seluruh pengelola dapur MBG di Kota Padang untuk memenuhi standar pelayanan terbaik, termasuk dalam aspek mutu makanan, kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional, seiring penerapan sistem penilaian oleh Badan Gizi Nasional.
Selain kualitas layanan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesiapan infrastruktur pendukung. Perumda Air Minum bersama perangkat daerah terkait diminta memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai demi menjaga standar higienitas dalam proses pengolahan makanan.
Di sisi lain, pengelola yayasan dan SPPG juga diingatkan agar menjalankan operasional sesuai ketentuan administrasi, termasuk perizinan bangunan dan pemanfaatan lahan, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan tertib dan sesuai regulasi.
“Program prioritas harus berjalan dengan baik, namun aspek keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi perhatian utama,” kata Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dari tahap pengadaan bahan hingga distribusi makanan.
Ia menyebutkan dari target 96 SPPG di Kota Padang, sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen telah beroperasi. Pemerintah daerah menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
Menurut Alfiadi, peningkatan jumlah dapur layanan akan terus diiringi dengan penguatan kualitas operasional agar seluruh SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai semangat pembangunan Kota Padang.
Melalui evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah Kota Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
