Tanjungpinang – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai tren potensi radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perkembangan positif dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, upaya penguatan toleransi, literasi digital, dan wawasan kebangsaan dinilai tetap menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan masyarakat dari pengaruh paham ekstrem.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 yang digelar melalui rangkaian Kajian Senin Kamis (KSK) 2026 oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri di Tanjungpinang.
Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan Indeks Potensi Radikalisme Kepri pada 2025 berada di angka 13,1. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya dan mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada pada level 13,7.
Menurutnya, survei IPR merupakan instrumen penting untuk memetakan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan berbasis data.
“Hasil IPR diharapkan menjadi landasan dalam merancang program pencegahan yang adaptif dan sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan mencegah berkembangnya radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
Peneliti FKPT Kepri, Muhammad Zaenuddin, menjelaskan penelitian dilakukan terhadap 350 responden di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan melalui metode wawancara tatap muka.
Selain mengukur tingkat potensi radikalisme, survei tersebut juga memotret tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta kebiasaan masyarakat dalam mengakses konten keagamaan melalui ruang digital.
Menurut Zaenuddin, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman.
Ia menilai pemahaman bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang merupakan bagian dari kehidupan berbangsa harus terus ditanamkan agar sikap toleransi dan saling menghormati semakin mengakar di tengah masyarakat.
Sementara itu, anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, menyebut tren penurunan indeks menunjukkan kondisi Kepri yang relatif terkendali. Namun, masih terdapat kelompok yang memerlukan perhatian khusus, terutama perempuan, generasi muda, dan masyarakat yang aktif di ruang digital.
Menurutnya, penguatan kearifan lokal, pola asuh keluarga, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan literasi digital menjadi fondasi penting untuk membangun daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan masyarakat terhadap penyebaran paham radikal.
Lilik juga mengingatkan bahwa sikap eksklusif dan intoleran sering kali menjadi pintu masuk berkembangnya radikalisme. Karena itu, strategi pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, pemanfaatan media digital secara positif, serta pendampingan berkelanjutan kepada generasi muda di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Ia berharap hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme 2025 tidak berhenti sebagai data statistik semata, melainkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program edukasi, dan penguatan literasi digital yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau.
Melalui forum tersebut, FKPT Kepri juga berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ketahanan sosial yang lebih kuat dalam mencegah radikalisme dan menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. (Ant)
