Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani membela pemerintah atas sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menghadapi sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan massal di beberapa daerah.
Muzani, yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala pelaksanaan program tersebut dan terus berupaya melakukan perbaikan.
“Ada beberapa catatan dan pemerintah tidak menutupi hal itu. Pemerintah akan terus memperbaiki setiap problem yang dihadapi di lapangan,” ujar Muzani dalam acara Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/10/2025).
Menurut Muzani, langkah pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan MBG merupakan langkah yang tepat. Ia meyakini, program ini telah memberikan manfaat besar bagi pelajar dan santri di berbagai daerah.
“Banyak siswa dan santri yang merasa terbantu. Bayangkan, mereka yang dulu berangkat sekolah tanpa sarapan kini bisa menikmati makanan bergizi,” katanya.
Muzani juga menilai, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga memberi efek positif terhadap ekonomi daerah.
“MBG bukan hanya meningkatkan gizi generasi penerus, tapi juga memiliki nilai luhur dalam mencetak SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, MBG menggerakkan ekonomi daerah dan di masa depan bisa mengurangi beban BPJS karena anak-anak tumbuh lebih sehat,” jelasnya.
Selain manfaat gizi dan kesehatan, Muzani menyoroti dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan program MBG. Menurutnya, banyak ibu rumah tangga di pedesaan kini memiliki penghasilan tambahan karena terlibat dalam rantai penyediaan bahan makanan program tersebut.
“Banyak emak-emak di kampung yang dulunya tidak punya pekerjaan, sekarang punya penghasilan. Warung sembako ramai, tukang sayur laris, karena mereka ikut menyuplai kebutuhan MBG. Ini tentu berimplikasi positif bagi ekonomi lokal,” ujarnya.
Diketahui, pelaksanaan program MBG tengah menjadi sorotan setelah muncul beberapa kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang menimpa ribuan siswa. Menyikapi hal itu, pemerintah menutup sementara dapur umum MBG yang bermasalah dan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan makanan, termasuk rekrutmen juru masak, serta memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyaluran MBG berjalan lebih aman, higienis, dan berkualitas.
