Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat. Berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut.
Audiensi yang digelar di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Rabu (17/6/2026), dihadiri perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Perempuan Peduli Nusantara, dan Gerakan Srikandi Indonesia Raya (GESIRA). Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan itu, Penanggung Jawab Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Edi Marzuki, menyampaikan tiga poin utama aspirasi masyarakat, yakni dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, dorongan agar pemerintah menindak tegas pelaku korupsi, serta harapan agar sistem pelaksanaan program terus diperbaiki.
Menurut Edi, Program MBG memiliki manfaat besar bagi masyarakat sehingga perlu terus dilanjutkan dengan tata kelola yang semakin baik.
Selain itu, Rima Patricia Simanjuntak dari Aliansi Pulogadung menyoroti kualitas menu yang pernah diterima peserta didik dalam pelaksanaan program. Ia berharap tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi anak benar-benar tercapai melalui penyediaan makanan yang memenuhi standar kebutuhan nutrisi.
Rima juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindak dugaan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program sebagai bentuk komitmen menjaga integritas kebijakan publik.
Sementara itu, perwakilan Gerakan Srikandi Indonesia Raya (GESIRA), Grace Taliwongso Nelwan, menawarkan pemanfaatan produk olahan kacang koro sebagai alternatif sumber protein nabati dalam menu MBG. Menurutnya, komoditas lokal tersebut memiliki kandungan gizi yang baik sekaligus dapat memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil.
Grace juga memperkenalkan konsep “dapur pintar” berbasis aplikasi yang dinilai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan risiko keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
Dari kalangan Perempuan Peduli Nusantara, Ketua Umum Inge Mangundap mengusulkan agar pemerintah memperluas ruang dialog dengan mahasiswa melalui forum langsung di kampus. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah dan generasi muda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga perlu terus diperkuat pelaksanaannya.
Menurut Juri, berbagai persoalan yang muncul bukan terletak pada konsep program, melainkan pada aspek implementasi yang masih memerlukan perbaikan, termasuk pengawasan terhadap potensi penyimpangan, peningkatan kualitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Ia juga menyambut baik usulan pemanfaatan produk lokal seperti kacang koro dan mendorong pengelola SPPG untuk semakin banyak melibatkan hasil produksi daerah sepanjang memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas asupan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyimpangan, serta peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
