Islamabad – Pemerintah Pakistan menegaskan bahwa upaya memerangi radikalisme dan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Perang melawan ideologi ekstrem, menurut pemerintah, harus dilakukan melalui penguatan narasi keagamaan yang moderat dengan melibatkan para ulama sebagai aktor utama.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh agama lintas mazhab di Kementerian Dalam Negeri, Islamabad, Selasa (16/6/2026). Dalam forum itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan komunitas keagamaan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus meredam penyebaran paham ekstrem.
Naqvi menyebut para ulama memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan ideologi masyarakat karena mereka berperan langsung dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada publik.
“Para ulama merupakan pilar penting dalam perjuangan melawan ekstremisme sekaligus menjaga persatuan bangsa. Peran mereka tidak dapat digantikan oleh pendekatan keamanan semata,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh agama yang datang dari berbagai daerah untuk membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi ancaman radikalisme. Menurutnya, komunitas religius harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menilai keberadaan Komite Nasional Paigham-e-Pakistan telah berhasil menjadi wadah bersama bagi berbagai organisasi dan lembaga keagamaan dalam menyampaikan penolakan terhadap kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas jaringan komite tersebut hingga tingkat distrik agar pesan moderasi beragama dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
Naqvi menilai penyampaian pesan damai secara serentak dari lebih dari 22.000 masjid di Pakistan menjadi contoh kuat bagaimana persatuan tokoh agama mampu menjadi benteng efektif dalam menghadapi propaganda kelompok ekstremis.
Ia juga mendorong para ulama untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis yang menegaskan penolakan Islam terhadap aksi kekerasan, pemberontakan, maupun terorisme.
Menurutnya, penjelasan yang komprehensif mengenai ajaran Islam dapat menjadi instrumen penting untuk melemahkan narasi kelompok radikal sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain membahas penanggulangan ekstremisme, pemerintah turut menyoroti pentingnya menjaga etika dalam kebebasan berekspresi. Kebebasan menyampaikan pendapat, kata Naqvi, harus tetap menghormati keyakinan dan mazhab lain agar tidak memicu konflik sosial maupun perpecahan di masyarakat.
Dalam konteks hubungan internasional, Pakistan juga menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog, termasuk berbagai inisiatif untuk meredakan ketegangan di kawasan demi menjaga stabilitas regional.
Menutup pertemuan tersebut, Naqvi mengusulkan agar komunikasi antara pemerintah dan para ulama dilakukan secara rutin, tidak hanya pada momentum tertentu. Ia berharap sinergi yang berkelanjutan dapat memperkuat moderasi beragama, memperkokoh persatuan nasional, serta membangun budaya saling menghormati di tengah keberagaman.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih fokus membangun kualitas diri dan komunitas masing-masing daripada memperuncing perbedaan, karena harmoni sosial hanya dapat terwujud melalui sikap saling menghargai dan kerja sama yang berkesinambungan.
