Oleh: Ibrahim M
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan momentum penting untuk mengembalikan arah sebuah program yang sejak awal diproyeksikan menjadi investasi terbesar Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia.
Momentum ini datang pada waktu yang tidak mudah. Di satu sisi, MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Di sisi lain, perjalanan program tersebut tidak sepenuhnya mulus. Berbagai persoalan tata kelola, pengawasan, kualitas layanan, hingga kasus yang menyeret sejumlah pejabat sebelumnya membuat publik mempertanyakan apakah cita-cita besar di balik MBG masih berada di jalur yang benar.
Sudaryono datang dengan modal yang berbeda. Sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian, ia memahami bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh dapur yang memasak makanan atau sekolah yang membagikan menu. Program ini berdiri di atas rantai pasok pangan nasional yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku UMKM, pemerintah daerah, hingga ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Artinya, tantangan yang dihadapinya jauh lebih kompleks daripada sekadar memastikan makanan tiba tepat waktu.
Pernyataan pertamanya setelah dilantik cukup singkat, tetapi memiliki makna simbolik yang kuat.
“Kita langsung kerja, kita datang ke kantor langsung rapat.”
Kalimat sederhana tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa prioritas awal bukanlah membangun pencitraan, melainkan melakukan konsolidasi internal. Namun, rapat pertama hanyalah awal. Publik menunggu langkah nyata yang lebih substantif.
Dalam teori administrasi publik, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Keberhasilan juga ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik (public trust). Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik pun akan selalu dipandang dengan kecurigaan.
Beberapa bulan terakhir menjadi ujian berat bagi MBG. Berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan tata kelola, persoalan dapur yang tidak memenuhi standar, hingga munculnya titik layanan fiktif telah mengikis optimisme sebagian masyarakat.
Padahal, secara konseptual, MBG merupakan salah satu bentuk investasi sosial yang sangat strategis. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa setiap investasi pada gizi anak menghasilkan manfaat ekonomi berkali-kali lipat melalui peningkatan produktivitas, kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat di masa depan. Masalahnya bukan pada konsepnya tapi erletak pada pelaksanaannya.
Karena itu, tugas pertama Sudaryono bukan memperkenalkan program baru, melainkan mengembalikan keyakinan masyarakat bahwa MBG memang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini penting karena kepercayaan publik tidak dibangun melalui pidato, kepercayaan itu lahir dari konsistensi dan tindakan.
Ada tantangan lain yang lebih subtil. Selama ini MBG sering dipersepsikan sebagai program politik karena menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto.
Persepsi tersebut sebenarnya wajar dalam dinamika demokrasi. Namun, jika terus melekat, program akan rentan diperdebatkan berdasarkan preferensi politik, bukan berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Di sinilah Sudaryono memiliki pekerjaan rumah yang besar. Ia perlu menggeser cara pandang publik bahwa MBG bukan lagi milik satu pemerintahan, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.
Program gizi semestinya berdiri di atas kepentingan generasi, bukan kepentingan elektoral. Apabila tata kelola mampu diperbaiki, transparansi diperkuat, dan hasilnya dirasakan masyarakat, maka legitimasi MBG akan lahir secara alamiah tanpa perlu dibela melalui narasi politik.
Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo selalu menekankan percepatan pelaksanaan MBG. Target penerima manfaat yang terus bertambah memang menunjukkan ambisi besar pemerintah.
Namun, pengalaman banyak negara memperlihatkan bahwa ekspansi program sosial tanpa penguatan tata kelola justru membuka ruang penyimpangan. Semakin besar anggaran, semakin tinggi pula risiko moral hazard.
Karena itu, Sudaryono menghadapi dilema klasik. Apakah mengejar kuantitas atau memperkuat kualitas? Jawaban ideal tentu keduanya berjalan beriringan. Tetapi apabila harus memilih prioritas jangka pendek, memperkuat sistem jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka.
Sistem yang baik akan menghasilkan capaian yang berkelanjutan. Sebaliknya, capaian besar tanpa sistem hanya melahirkan keberhasilan semu. Sudaryono perlu memastikan setiap SPPG memenuhi standar keamanan pangan, rantai distribusi berjalan transparan, kualitas bahan baku terjaga, dan mekanisme pengawasan dapat mendeteksi persoalan sebelum berubah menjadi krisis.
Perdebatan mengenai MBG sering kali terlalu berpusat pada politik anggaran, pergantian pejabat, hingga dinamika birokrasi. Padahal, tokoh utama dalam program ini bukanlah pejabat. Tokoh utamanya adalah anak-anak Indonesia. Setiap menu yang diterima siswa sesungguhnya merupakan investasi terhadap kemampuan belajar mereka.
Setiap protein yang dikonsumsi merupakan modal bagi perkembangan otak. Setiap makanan bergizi merupakan fondasi bagi produktivitas bangsa dua puluh tahun mendatang. Ketika fokus bergeser pada polemik politik, kepentingan anak-anak berisiko terpinggirkan.
Karena itu, Sudaryono perlu mengembalikan orientasi MBG kepada tujuan awalnya: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas gizi yang layak tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah.
Keberhasilan MBG tidak mungkin ditentukan oleh Kepala BGN seorang diri. Program ini membutuhkan kerja kolektif lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, petani, peternak, pelaku UMKM, hingga masyarakat. Dalam perspektif whole-of-government, koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kualitas kebijakan.
Pengalaman Sudaryono di sektor pertanian dapat menjadi modal untuk memperkuat integrasi antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan MBG. Apabila rantai pasok lokal mampu dioptimalkan, maka manfaat MBG tidak berhenti pada peningkatan gizi anak.
Program ini juga dapat memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar hasil pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan demikian, MBG tidak lagi dipahami sebagai program belanja negara semata, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Ada satu hal yang mungkin menjadi ukuran paling penting bagi kepemimpinan Sudaryono. Bukan berapa banyak dapur yang dibangun. Bukan pula berapa juta penerima manfaat yang diumumkan setiap bulan.
Melainkan apakah masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana uang negara digunakan, bagaimana kualitas makanan dijaga, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah, dan bagaimana setiap kekurangan diperbaiki secara terbuka.
Dalam era digital, transparansi bukan lagi pilihan. Itu menjadi prasyarat legitimasi. BGN memiliki peluang membangun sistem pelaporan yang terbuka, audit berkala yang mudah diakses, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif.
Jika langkah-langkah tersebut diwujudkan, MBG akan memiliki fondasi kelembagaan yang jauh lebih kuat daripada sekadar bergantung pada figur pemimpinnya.
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional memberikan kesempatan untuk melakukan koreksi arah sekaligus memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono mewarisi program yang memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia, tetapi juga membawa beban ekspektasi yang besar akibat berbagai tantangan tata kelola yang muncul dalam perjalanannya.
Keberhasilannya kelak tidak akan diukur dari seberapa cepat ia bekerja pada hari pertama, melainkan dari kemampuannya membangun sistem yang transparan, akuntabel, adaptif, dan dipercaya publik. Sebab pada akhirnya, keberhasilan MBG bukanlah tentang pergantian pejabat, melainkan tentang terjaminnya hak jutaan anak Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak sebagai bekal membangun masa depan bangsa.
