JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peluang lebih besar dari sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dengan kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara berkelanjutan, program tersebut dapat menjadi pasar yang lebih pasti bagi peternak rakyat sekaligus menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengatakan, peluang tersebut harus dimanfaatkan pemerintah dengan memastikan rantai pasok MBG melibatkan pelaku usaha lokal, terutama peternak ayam dan telur.
Menurut dia, kepastian penyerapan melalui MBG dapat membantu peternak menghadapi persoalan klasik berupa fluktuasi harga. Ketika produksi meningkat sementara daya serap pasar terbatas, harga ayam dan telur di tingkat peternak kerap tertekan hingga berada di bawah tingkat keekonomian.
“Kalau serapan produk ayam dan telur meningkat secara konsisten melalui MBG, ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Peternak tidak terus-menerus berada dalam situasi harga yang jatuh ketika produksi sedang tinggi,” kata Singgih dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Singgih melihat kebutuhan MBG yang besar sebenarnya membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru. Di dalamnya terdapat peternak ayam, peternak layer, UMKM, koperasi, distributor hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi makanan.
“Di balik program ini ada ekosistem ekonomi yang sangat besar, mulai dari peternak ayam, peternak layer, UMKM, koperasi, distributor, hingga tenaga kerja di daerah,” ujarnya.
Karena itu, menurut Singgih, pemerintah perlu menghindari pola pengadaan yang terlalu terkonsentrasi pada perusahaan besar. Dapur MBG dan penyedia bahan pangan seharusnya diberi ruang untuk menyerap produk dari peternak rakyat, kelompok peternak, koperasi, BUMDes maupun UMKM yang berada di sekitar wilayah penerima manfaat.
“Jangan sampai program sebesar MBG justru membuat peternak rakyat hanya menjadi penonton. Harus ada desain agar bahan baku seperti telur dan ayam sebanyak mungkin bisa diserap dari peternak lokal,” tegasnya.
Ia menilai pengadaan berbasis wilayah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain memperpendek jalur distribusi, pola tersebut memungkinkan uang yang dialokasikan untuk MBG berputar lebih lama di daerah.
“Kalau dapur MBG mengambil telur dan ayam dari peternak di sekitar wilayahnya, maka manfaatnya bukan hanya anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Peternak mendapatkan pasar, UMKM mendapatkan pekerjaan, distribusi bergerak, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” kata Singgih.
Harga peternak harus ikut menjadi ukuran keberhasilan
Singgih mengingatkan agar keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari jumlah porsi yang berhasil diproduksi dan dibagikan kepada penerima manfaat. Dampak program terhadap sektor pangan di tingkat hulu juga harus menjadi perhatian.
Menurut dia, stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternak perlu dimasukkan sebagai salah satu indikator keberhasilan ekosistem pangan MBG.
“Peternak harus mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai konsumen mendapatkan makanan bergizi, tetapi di sisi hulu peternaknya justru tertekan karena harga jual tidak menutup biaya produksi,” ujarnya.
Ia mengatakan kebutuhan pangan dalam jumlah besar untuk MBG seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat produksi peternakan nasional. Namun, hal itu membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi dan organisasi peternak.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar pola pengadaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dapur MBG, tetapi juga mampu menciptakan hubungan usaha yang transparan, berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi produsen.
“Ini kesempatan untuk membangun sistem dari hulu sampai hilir. Ayam dan telur diproduksi peternak rakyat, kemudian diserap untuk kebutuhan MBG, diolah oleh UMKM atau dapur lokal, dan dikonsumsi masyarakat. Kalau ekosistemnya dibangun dengan benar, semua mendapatkan manfaat,” tutur Singgih.
Dengan pendekatan tersebut, Singgih berharap MBG dapat memiliki dampak ganda. Program pemerintah itu tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi pelaku usaha pangan di daerah.
“MBG harus menjadi program yang menyehatkan anak bangsa sekaligus menyehatkan ekonomi peternak. Kalau program ini berkelanjutan dan rantai pasoknya melibatkan peternak rakyat, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus: memperbaiki gizi masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha peternak,” pungkasnya.
