Oleh: Agus Wibowo
Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan semata karena pergantian seorang pejabat tinggi negara, tetapi karena momentum tersebut terjadi ketika program prioritas nasional itu justru memasuki fase evaluasi terbesar sejak pertama kali dijalankan.
Di ruang publik, pertanyaan yang segera muncul hampir seragam: ada apa sebenarnya? Sebagian mengaitkannya dengan dinamika politik, sebagian lain menghubungkannya dengan persoalan tata kelola, sementara tidak sedikit yang melihatnya sebagai konsekuensi dari tekanan luar biasa dalam mengelola program yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Namun, apabila membaca pernyataan yang disampaikan Nanik secara utuh, alasan yang dikemukakan justru sangat personal: kesehatan. Ia menyebut harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri serta memilih mundur agar proses pemulihan dapat berlangsung optimal.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, keputusan mundur karena alasan kesehatan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Di banyak negara, pejabat publik memilih mengundurkan diri ketika merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas secara maksimal. Dalam perspektif etika pemerintahan, keputusan seperti itu bahkan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kepada institusi.
Meski demikian, publik tentu tidak berhenti pada alasan personal tersebut. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana dampaknya terhadap masa depan Program Makan Bergizi Gratis. Yang menarik, pengunduran diri Nanik datang pada saat BGN justru sedang melakukan reformasi internal secara besar-besaran.
Beberapa hari sebelumnya, publik memperoleh informasi mengenai berbagai langkah pembenahan yang sedang disiapkan. Mulai dari validasi ulang lebih dari 62 juta penerima manfaat, evaluasi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyusunan ulang skema insentif, digitalisasi tata kelola, hingga pembentukan sejumlah tim reformasi internal.
Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sedang menggeser orientasi MBG dari sekadar mengejar kuantitas menjadi memperbaiki kualitas pelaksanaan. Perubahan orientasi ini penting.
Pada tahap awal, MBG memang dihadapkan pada tuntutan mempercepat pembangunan dapur, memperluas cakupan penerima, serta memastikan distribusi makanan berlangsung setiap hari.
Namun setelah program berjalan, tantangan bergeser. Yang dipertanyakan publik bukan lagi sekadar berapa juta anak menerima makanan, melainkan apakah seluruh penerima benar-benar tepat sasaran, apakah kualitas makanan memenuhi standar gizi, apakah rantai pasok transparan, dan apakah anggaran digunakan secara efisien. Karena itu, reformasi administrasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Dalam organisasi publik, pergantian pimpinan sering kali dianggap identik dengan perubahan arah kebijakan. Padahal belum tentu demikian. Program MBG bukan milik seorang kepala lembaga. Ia merupakan program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah, didukung regulasi, pendanaan APBN, serta melibatkan kementerian, pemerintah daerah, ribuan SPPG, UMKM, koperasi, petani, peternak, hingga sekolah.
Artinya, keberlanjutan program tidak boleh bergantung pada figur. Justru di sinilah ukuran kematangan sebuah institusi diuji. Apabila reformasi hanya berjalan karena satu orang, berarti sistemnya belum kuat. Sebaliknya, apabila reformasi tetap berlangsung meskipun pimpinan berganti, berarti kelembagaan mulai bekerja sebagaimana mestinya.
Dalam ilmu administrasi publik, keberhasilan reformasi birokrasi selalu diukur dari kemampuan institusi menjaga kesinambungan kebijakan, bukan dari ketergantungan terhadap individu.
Karena itu, pengganti Kepala BGN nantinya memiliki pekerjaan besar: memastikan reformasi yang telah dirancang tidak berhenti di tengah jalan.
Salah satu agenda paling strategis adalah pendataan ulang penerima manfaat. Selama ini angka penerima MBG terus bertambah sangat cepat. Namun pertumbuhan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data.
Apakah seluruh penerima masih memenuhi kriteria?
Apakah terjadi tumpang tindih?
Apakah ada wilayah yang justru belum terlayani?
Langkah melakukan validasi ulang menunjukkan pemerintah mulai menggeser paradigma dari coverage oriented menuju accuracy oriented. Dalam kebijakan publik, ketepatan sasaran jauh lebih penting dibanding sekadar besarnya angka penerima.
Program yang menjangkau lebih sedikit tetapi tepat sasaran sering kali menghasilkan dampak sosial yang lebih besar dibanding program yang luas namun penuh kebocoran.
Agenda lain yang juga penting adalah pembenahan skema insentif SPPG. Selama ini berbagai dapur memperoleh insentif yang relatif seragam meskipun kapasitas pelayanan, jumlah penerima, hingga tingkat kesulitan distribusi sangat berbeda. Pendekatan seragam memang mudah dijalankan pada tahap awal.
Namun ketika jaringan semakin luas, diperlukan formula yang lebih proporsional. SPPG di kawasan perkotaan tentu menghadapi tantangan berbeda dengan dapur yang melayani wilayah pegunungan, kepulauan, atau daerah 3T.
Karena itu reformasi pembiayaan harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, jumlah penerima, jarak distribusi, serta tingkat kesulitan operasional. Pendekatan seperti ini akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien sekaligus lebih adil.
Pelajaran penting dari berbagai program bantuan sosial di banyak negara menunjukkan bahwa semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem digital. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan laporan ke komputer.
Lebih jauh, digitalisasi memungkinkan pelacakan distribusi makanan secara real time, pencatatan penerima manfaat, pengawasan mutu, hingga audit anggaran secara cepat. Sistem seperti inilah yang akan memperkuat akuntabilitas MBG.
Ketergantungan pada laporan manual justru meningkatkan risiko keterlambatan, kesalahan administrasi, bahkan penyimpangan. Karena itu, agenda digitalisasi yang mulai dirancang sebaiknya menjadi prioritas kepemimpinan berikutnya.
Satu aspek yang sering terlupakan dalam diskusi mengenai MBG adalah dampak ekonominya. Program ini bukan sekadar memberi makan anak sekolah. Di belakang satu porsi makanan terdapat rantai ekonomi yang melibatkan petani sayur, peternak ayam, peternak telur, nelayan, pedagang pasar, koperasi, hingga UMKM pengolah pangan.
Ketika MBG berhenti sementara selama libur sekolah, sebagian pelaku usaha kecil mengaku permintaan menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa MBG mulai membentuk ekosistem ekonomi baru. Karena itu reformasi MBG seharusnya tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi gizi, tetapi juga kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal.
Semakin besar porsi bahan pangan yang berasal dari daerah sekitar SPPG, semakin besar pula efek berganda yang dirasakan masyarakat.
Pengunduran diri Kepala BGN memang menjadi perhatian publik. Namun sesungguhnya yang lebih penting bukan siapa yang pergi, melainkan bagaimana institusi merespons momentum tersebut.
Apabila pemerintah mampu segera memastikan transisi kepemimpinan berlangsung mulus, reformasi tetap berjalan, validasi data diselesaikan, pengawasan diperkuat, digitalisasi dipercepat, dan keterlibatan ekonomi lokal semakin diperluas, maka perubahan pimpinan justru dapat menjadi titik awal lahirnya tata kelola MBG yang lebih matang.
Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak akan dinilai dari siapa yang memimpinnya, tetapi dari kemampuannya menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, memperbaiki status gizi nasional, menggerakkan ekonomi rakyat, serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pergantian pemimpin adalah hal yang lazim dalam pemerintahan. Yang tidak boleh berubah adalah komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
