Bandung – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, menilai evaluasi secara berkala merupakan langkah penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap program strategis pemerintah memerlukan penyempurnaan yang berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Buky sebagai respons terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat mengenai implementasi sejumlah program prioritas nasional yang saat ini tengah berjalan.
Ia menegaskan bahwa kritik maupun temuan di lapangan seharusnya dipandang sebagai bahan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada prinsipnya saya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, maka yang diperlukan adalah evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya semakin luas, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Buky berpandangan bahwa langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola kebijakan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui proses evaluasi tersebut, pemerintah dapat memperbaiki standar operasional, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem pengawasan sehingga tujuan program dapat dicapai secara maksimal.
Ia juga menilai kebijakan publik yang berkualitas adalah kebijakan yang terbuka terhadap kritik dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, aspirasi publik harus menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan setiap program pemerintah.
Menurut Buky, perhatian pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kesungguhan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Buky mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi mengawal pelaksanaan program pembangunan melalui kritik dan masukan yang bersifat konstruktif.
Ia menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kualitas kebijakan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Semangat yang harus dibangun bersama adalah memastikan setiap kebijakan publik menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kritik dan pengawasan yang konstruktif akan menjadi kekuatan untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” pungkasnya.
