BANGKALAN – Game online dan aplikasi percakapan diduga menjadi jalur masuk penyebaran paham radikal kepada seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Siswa tersebut diketahui bergabung dalam grup WhatsApp komunitas kriminal atau True Crime Community (TCC), dan di dalamnya ia menerima doktrin untuk merakit bahan peledak hingga melakukan aksi kekerasan.
Kasus ini terungkap setelah dilakukan penelusuran oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bangkalan, Moh Yakub, mengatakan pengungkapan berawal dari temuan aktivitas TCC yang melibatkan sejumlah anggota dalam grup percakapan digital.
“Jadi itu diungkap oleh Densus 88 melalui TCC,” ujar Yakub, Kamis (12/11/2026) dikutip dari kompas.com.
Berdasarkan hasil penelusuran, siswa asal Bangkalan itu tergabung dalam grup WhatsApp berisi komunitas kriminal. Di dalam grup tersebut, salah satu anggota diduga memberikan doktrin kepada anggota lain untuk membuat dan merakit bahan peledak, melakukan kekerasan, hingga perundungan.
Pola perekrutan ini menunjukkan bagaimana interaksi di ruang digital bisa berubah menjadi saluran penyebaran pengaruh negatif terhadap anak. Siswa tersebut awalnya berkenalan dengan orang-orang tak dikenal saat bermain game online. Komunikasi yang awalnya hanya lewat fitur chat dalam permainan, kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp.
“Jadi penyebaran radikalisme ini sekarang tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga melalui media sosial dan aplikasi perpesanan,” kata Yakub.
Temuan ini menjadi perhatian serius, karena anak dan remaja bisa dengan mudah berinteraksi dengan orang yang identitas dan latar belakangnya belum jelas melalui berbagai platform digital. Ketika komunikasi berlanjut ke grup tertutup, pengaruh dari anggota lain berpotensi semakin kuat, apalagi jika anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memilah informasi dan mengenali ajakan yang mengarah pada kekerasan.
Setelah kasus tersebut terungkap, Pemerintah Kabupaten Bangkalan langsung mengambil langkah penanganan dengan memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang bersangkutan. Pendampingan dilakukan melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPA).
Yakub memastikan, penanganan dilakukan agar paparan doktrin tersebut tidak berkembang menjadi tindakan nyata, maupun meluas ke teman-teman sebaya siswa.
“Sudah dilakukan pendampingan oleh Dinas KB-PPA. Sehingga, paparan doktrin itu tidak sampai dilakukan dan tidak juga menyebar ke teman sebayanya,” ungkapnya.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Yakub mengimbau orang tua dan tenaga pendidik untuk meningkatkan perhatian terhadap aktivitas digital anak. Pengawasan diperlukan bukan sekadar untuk membatasi penggunaan teknologi, tetapi juga untuk memastikan anak memahami risiko berinteraksi dengan orang asing, bergabung dalam komunitas yang tidak jelas, serta menerima informasi dan ajakan melalui media sosial.
Menurutnya, paparan paham radikal bisa masuk melalui berbagai saluran, sehingga pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan di lingkungan sekolah. Keluarga, guru, pemerintah daerah, dan aparat terkait perlu membangun komunikasi serta pendampingan yang berkelanjutan.
Kasus di Bangkalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan radikalisme di kalangan anak harus memperhatikan perkembangan ruang digital. Literasi digital, penguatan karakter, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pendampingan yang tepat menjadi bagian penting untuk melindungi generasi muda dari pengaruh komunitas yang mengarah pada kekerasan.
