SERANG – Kecepatan informasi hari ini jauh melampaui kemampuan kita untuk memverifikasinya. Di tengah banjir konten yang bercampur antara fakta, opini, dan provokasi, mahasiswa tidak bisa lagi memposisikan diri hanya sebagai penonton.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa di Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Kota Serang, Rabu (11/11/2026). Pembekalan tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa.
Kepala Satgaswil Banten Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, hadir sebagai narasumber dengan materi Digital Literacy & Counter Terrorism: Peran Mahasiswa di Era Disinformasi.
Dalam paparannya, Mayndra memetakan bagaimana ancaman terorisme global berkelindan dengan potensi masuknya paham radikal di Indonesia. Ia menyebut intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme — disingkat IRET — sebagai rangkaian yang saling berkaitan. Media sosial, katanya, menjadi jalur paling efektif bagi rantai itu untuk menyusup ke ruang publik.
Penyebaran ideologi ekstrem, menurut Mayndra, jarang tampil dalam bentuk yang vulgar. Ia kerap dibungkus konten provokatif, informasi yang dipelintir, dan narasi yang dibangun sedikit demi sedikit hingga menggeser cara pandang masyarakat tanpa disadari.
Oleh sebab itu, kemampuan paling penting bagi mahasiswa saat ini bukan sekadar mahir menggunakan teknologi, melainkan memiliki nalar kritis. Setiap informasi yang hendak diteruskan harus dipastikan dulu kebenarannya.
“Ruang digital jangan sampai berubah menjadi ladang penyebaran kebencian, intoleransi, dan paham kekerasan,” ujar Mayndra.
Ia menegaskan, melek digital tidak cukup diukur dari kecakapan mengoperasikan gawai dan aplikasi. Yang lebih penting adalah kesadaran akan tanggung jawab. Setiap konten yang dikonsumsi, diolah, dan disebarluaskan akan membawa dampak.
Dengan sikap kritis itu, mahasiswa diharapkan tidak mudah hanyut dalam arus provokasi yang memperlebar perpecahan. Mereka justru dituntut mampu membedakan mana informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mana yang hanya manipulasi.
Tak hanya menyoroti ancaman dari luar, Mayndra juga berbicara soal ketahanan dari dalam tubuh Polri. Ia menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan internal terus dilakukan agar tidak ada personel yang terpapar paham intoleran dan radikal. Upaya itu dinilai penting untuk menjaga profesionalisme sekaligus memelihara kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kegiatan ini juga dikaitkan dengan program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Polisi Bersama Masyarakat. Program tersebut menempatkan kolaborasi dan partisipasi publik sebagai kunci menjaga keamanan dan ketertiban.
“Pencegahan tidak bisa dilakukan polisi sendirian. Butuh keterlibatan semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk menciptakan lingkungan yang toleran, merawat persatuan, dan memperkuat daya tahan terhadap paham ekstrem,” katanya.
Melalui pembekalan ini, Densus 88 AT Polri berharap kampus dapat menjadi mitra strategis pencegahan IRET. Mahasiswa tidak hanya didorong cakap teknologi, tetapi juga aktif membuat konten yang mencerahkan, menyuarakan toleransi, dan menjadi teladan dalam menjaga persatuan.
Apabila perguruan tinggi bergerak aktif, ketahanan generasi muda akan semakin kokoh. Ruang digital pun berpeluang menjadi ruang yang sehat, produktif, dan tidak lagi menjadi saluran penyebaran paham kekerasan.
