BANDA ACEH – Sekolah yang siswanya berasal dari latar belakang berbeda ternyata bisa menjadi contoh bagaimana kerukunan dirawat. Hal itu yang kini sedang dibangun SMA Negeri 1 Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.
Sekolah tersebut ditunjuk sebagai proyek percontohan penerapan moderasi beragama. Langkah awalnya ditandai dengan Workshop Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang digelar di aula sekolah, Selasa (10/11/2026).
Dalam workshop itu, akademisi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Ar-Raniry Banda Aceh hadir untuk membekali para guru agar nilai moderasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi hidup dalam keseharian sekolah.
Narasumber utama, Wakil Dekan FUF UIN Ar-Raniry, Dr. Mawardi, S.Th.I., M.A., menegaskan bahwa moderasi beragama harus diterjemahkan ke dalam pembelajaran, pembinaan karakter, hingga budaya sekolah secara keseluruhan.
Menurutnya, moderasi bukan berarti melemahkan keyakinan seseorang. Justru sebaliknya, menjalankan agama dengan benar sambil tetap menghormati hak orang lain.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi,” kata Mawardi, yang juga Instruktur Nasional Moderasi Beragama.
Ia kemudian memaparkan empat indikator yang harus menjadi pegangan satuan pendidikan: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap tradisi serta budaya lokal.
Komitmen kebangsaan, jelasnya, bisa diwujudkan lewat penguatan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan penghargaan terhadap kebinekaan. Sementara toleransi harus tampak dalam cara warga sekolah saling menghargai perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan.
“Perbedaan agama dan latar belakang sosial tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan. Semua peserta didik punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghormatan atas keyakinannya,” ujar Mawardi.
Dalam materinya, Mawardi juga mengajak peserta merenungkan pesan Deklarasi Abu Dhabi atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan. Dokumen yang ditandatangani Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyeb dan Paus Fransiskus pada 4 Februari 2019 itu menegaskan bahwa ekstremisme, peperangan, intoleransi, dan kebencian adalah ancaman serius bagi perdamaian, apalagi jika kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan agama.
“Musuh bersama umat manusia bukan perbedaan agama, melainkan ekstremisme, intoleransi, kekerasan, dan kebencian yang mengatasnamakan agama. Beda keyakinan tidak boleh jadi alasan untuk bermusuhan, apalagi melakukan kekerasan,” tegasnya.
Pesan tersebut, lanjut Mawardi, sangat relevan untuk dunia pendidikan. Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu. Sekolah juga harus menjadi tempat pembentukan karakter, penanaman nilai kemanusiaan, dan pembiasaan hidup berdampingan secara damai.
Ketua LP Ma’arif Aceh Besar itu juga menyoroti persoalan perundungan yang masih membayangi dunia pendidikan. Menurutnya, mencegah bullying adalah bagian dari indikator antikekerasan.
Perundungan dalam bentuk fisik, ucapan, penghinaan, hingga intimidasi, dinilainya bertentangan dengan moderasi beragama. Guru diminta tidak membiarkan kekerasan dianggap hal biasa. Setiap persoalan di sekolah harus diselesaikan lewat dialog dan budaya saling menghormati.
Untuk indikator akomodatif terhadap budaya lokal, Mawardi mendorong sekolah menghidupkan kearifan lokal Aceh dalam pendidikan karakter. Nilai musyawarah, gotong royong, hormat kepada orang tua dan guru, serta tradisi sosial masyarakat Aceh dinilai bisa memperkuat sikap saling menghargai di kalangan siswa.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Peukan Bada, Ahlul Fikri, S.Pd.I., M.Pd., menyebut keberagaman di sekolahnya sebagai kekuatan yang harus dirawat, bukan sekadar data statistik.
Saat ini sekolah tersebut memiliki sekitar 600 siswa, termasuk tiga peserta didik beragama Kristen. Tenaga pendidiknya berjumlah 45 orang yang berasal dari berbagai suku dan daerah.
“Walaupun mayoritas siswa kami beragama Islam, kami berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang adil dan menghormati hak seluruh siswa tanpa membedakan agama maupun latar belakangnya,” ungkap Ahlul Fikri.
Ia menjelaskan, workshop ini menjadi upaya memperkuat kapasitas guru agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, toleran, dan bebas kekerasan.
“Kami ingin moderasi beragama tidak berhenti sebagai materi workshop. Tapi benar-benar diterapkan dalam pembelajaran, interaksi guru dengan siswa, kegiatan sekolah, sampai cara menyelesaikan masalah antar siswa,” jelasnya.
Menurut Ahlul Fikri, kunci keberhasilan ada pada keteladanan guru. Pendidik harus memberi contoh menghargai perbedaan, mencegah perundungan, dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah.
“Target kami, SMAN 1 Peukan Bada menjadi sekolah yang mampu menciptakan kerukunan, mencegah konflik, menolak segala bentuk kekerasan, sekaligus menjaga nilai budaya lokal Aceh. Semoga praktik baik ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain,” pungkasnya.
Melalui program percontohan ini, SMAN 1 Peukan Bada diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar moderasi beragama, tetapi juga membuktikan bahwa keberagaman bisa menjadi modal untuk membangun persaudaraan. Praktik baik tersebut diharapkan bisa direplikasi sekolah lain demi memperkuat toleransi, mencegah diskriminasi, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi semua peserta didik.
