Jakarta – Pemerintah terus memantau secara ketat penyebaran paham radikal di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Buktinya, pada 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menerbitkan surat edaran (SE) PANRB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menuturkan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II.
“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?” Ujar Menteri Tjahjo, di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman menpan.go.id, Senin (17/2).
Sebagai perekat bangsa, ASN diminta menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.
Tjahjo juga mengajak kementerian/lembaga terkait melakukan hal yang sama. Pemerintah, menurut dia, memastikan akan ada sanksi disiplin jika ASN terbukti menggunakan media sosial untuk menumbuhkan rasa kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan pemerintah.
“Proses hukum yang terkait radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kita dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I,” katanya.
Keseriusan pemerintah memberangus paham radikal dibuktikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatam Wawasan Kebangsaan. Ada 11 kementerian dan lembaga yang mendandatangani SKB yakni, Menteri PAN RB, Kepala BKN, Ketua KASN, Menteri Agama, Kepala BIN dan instansi terkait.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengawasan paham radikalisme juga bisa dilakukan oleh masyarakat melalui portal aduanasn.id. “Masyarakat dapat mengakses portal aduan dari kementerian/lembaga yang menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut, kemudian memberikan rekomendasi penanganan laporan,” ucapnya.
Tim Satuan Tugas dari 11 kementerian/lembaga, akan menindaklanjuti aduan tersebut dan memberikan rekomendasi penanganan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing.(FER)
