JAKARTA – Pemerintah mulai mempercepat pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penguatan struktur organisasi di tengah berlangsungnya evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditandai dengan penunjukan lima pejabat tinggi baru yang diharapkan mampu mempercepat reformasi tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Pengangkatan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan BGN yang saat ini tengah melakukan pembenahan pada aspek data penerima manfaat, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya agar proses reformasi dapat berjalan lebih cepat.
“Kemarin sore kami mendapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Lima pejabat yang dilantik masing-masing adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Penunjukan Ketut Sumedana menjadi perhatian karena mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung tersebut akan memimpin fungsi pengawasan pelaksanaan MBG. Pengalaman panjangnya di bidang penegakan hukum dinilai dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menurut Agustina, pengalaman Ketut diharapkan membantu BGN merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk melakukan evaluasi terhadap insiden maupun memastikan standar operasional dijalankan secara konsisten.
“Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian, mungkin keracunan dan sebagainya, beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung,” ujarnya.
Selain memperkuat organisasi, BGN juga mulai menemukan sejumlah persoalan dalam proses pencocokan data penerima manfaat. Salah satu temuan awal menunjukkan adanya sekolah yang menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan.
Temuan tersebut diperoleh setelah data MBG dibandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Proses sinkronisasi masih terus dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri,” kata Agustina.
BGN menilai validasi data menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola MBG. Keakuratan data tidak hanya menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran, distribusi pangan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG.
Karena itu, lembaga tersebut tengah menyiapkan integrasi sistem MBG dengan Dapodik sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Melalui sistem digital tersebut, pemerintah diharapkan mampu memonitor jumlah penerima manfaat, lokasi pelayanan, hingga distribusi makanan secara real time.
Agustina menegaskan digitalisasi dan integrasi data akan menjadi salah satu agenda utama reformasi BGN dalam meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun distribusi.
“Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan,” tegasnya.
Penguatan struktur organisasi, perbaikan sistem data, dan peningkatan fungsi pengawasan menjadi bagian dari reformasi yang sedang dijalankan pemerintah agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga dikelola secara lebih akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
