GORONTALO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani di daerah. Di Gorontalo Utara, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG didorong agar dipenuhi dari produksi desa sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Husain, mengusulkan agar desa-desa mulai mengembangkan pola tanam khusus untuk memasok kebutuhan sayuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Fitri, kebutuhan sayuran di dapur SPPG tergolong besar dan berlangsung secara rutin. Ia menyebut satu SPPG saja dapat membutuhkan sedikitnya 3.000 ikat kangkung untuk memenuhi kebutuhan satu hari.
Besarnya permintaan tersebut, kata dia, seharusnya tidak dilewatkan sebagai peluang usaha bagi petani lokal.
” Kebutuhan sayur di setiap dapur SPPG cukup tinggi setiap pekan,” kata Fitri di Gorontalo Utara.
Ia menilai kangkung darat menjadi salah satu komoditas yang potensial dikembangkan masyarakat setempat. Selain memiliki permintaan tinggi, jenis sayuran tersebut juga dinilai memiliki nilai jual lebih baik dibandingkan kangkung air.
Tidak hanya kangkung, kebutuhan dapur SPPG juga mencakup bayam, kacang panjang, dan timun. Komoditas tersebut dapat dikembangkan secara terencana agar pasokannya tidak bergantung pada daerah lain.
Fitri menyayangkan apabila kebutuhan bahan baku MBG di Gorontalo Utara justru harus didatangkan dari luar daerah, sementara lahan dan potensi pertanian lokal cukup tersedia.
Menurut dia, desa dapat mengembangkan pola tanam tematik, yakni membagi jenis komoditas berdasarkan wilayah atau kelompok masyarakat sehingga produksi menjadi lebih terarah.
Sebagai contoh, jika sebuah desa memiliki empat dusun, masing-masing dusun dapat bermusyawarah untuk menentukan komoditas yang akan dikembangkan. Dusun A dapat fokus menanam bayam, Dusun B kangkung darat, Dusun C timun, sedangkan Dusun D mengembangkan kacang panjang.
Pola tersebut memungkinkan petani memiliki fokus produksi sekaligus membangun kepastian pasokan bagi dapur SPPG. Kemitraan kemudian dapat dilakukan antara kelompok petani, pemerintah desa, dan penyedia bahan baku MBG.
Dengan pola seperti itu, kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi secara bertahap dari produksi lokal. Di sisi lain, petani memperoleh pasar yang relatif jelas untuk hasil panennya.
“DPRD mendorong masyarakat di desa-desa untuk memanfaatkan peluang ekonomi ini,” ujar Fitri.
Ia menilai peluang tersebut tidak hanya bersifat sementara. Kebutuhan pangan untuk program MBG dapat menjadi pasar rutin bagi petani sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di desa.
“Kami mendorong aktivitas ini sebagai peluang ekonomi produktif jangka panjang, apalagi kebutuhan sayur pasti menjadi konsumsi harian masyarakat lokal dengan permintaan yang cukup tinggi,” katanya.
Pasokan Masih Bergantung Daerah Tetangga
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara Ajuba Thalib membenarkan bahwa ketersediaan sayuran lokal saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Sebagian pasokan masih didatangkan dari daerah tetangga, antara lain Kabupaten Gorontalo serta wilayah Minahasa, Sulawesi Utara.
Produksi petani lokal sebenarnya sudah ada, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan pasar. Keterbatasan stok tersebut membuat pasokan dari luar daerah masih diperlukan.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan besarnya ruang yang dapat diisi petani lokal. Jika produksi ditingkatkan dan pola tanam disusun berdasarkan kebutuhan pasar, desa-desa di Gorontalo Utara berpeluang menjadi bagian penting dalam rantai pasok MBG.
Dengan demikian, dapur MBG tidak hanya menjadi tempat penyaluran makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian masyarakat.
