Jakarta – Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan ini diberikan untuk para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diterapkan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini adalah untuk mempertahankan kehidupan layak para pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaannya.
Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial diubah sehingga jaminan sosial yang ada di Indonesia kini menjadi 6 macam, yakni Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) seperti di Jepang, Korea Selatan dan Malaysia dapat diterapkan dan dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Indonesia.
Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan cash benefit. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan akan menjalan program yang berkaitan dengan pelatihan mencari kerja.
Adapun kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan perubahan stastus kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
Kriteria penerima JKP tersebut dikecualikan bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal dan cacat total. Ketentuan minimal masa kepesertaan yakni 24 bulan, masa iuran 12 dan membayar iuran selama 6 bulan.
Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini diberikan selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Ada sejumlah manfaat yang diberikan kepada penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini antara lain: uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Sumber anggaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan setidaknya sejumlah Rp 6 triliun dari APBN.
