Paris – Presiden Prancis Emmanuel Macron makin terpuruk popularitasnya, setelah kontroversi penghinaan terhadap agama Islam bulan lalu. Kini Macron didemo ribuan masa terkait RUU Keamanan Global.
Macron bersama Parlemen Prancis telah batalkan RUU Kemanan Global yang menuai kontroversi terutama pada pasal yang akan mengekang hak untuk memfilmkan petugas polisi yang sedang beraksi.
Untuk meredam kritik tersebut, kepala partai LREM ( La République en marche ) Christophe Castaner, mengatakan bahwa harus ada klarifikasi dari pembuatan RUU tersebut.
“RUU itu akan sepenuhnya ditulis ulang dan versi baru akan diajukan,” kata Castaner dalam konferensi pers dikutip dari france24.com, Senin lalu.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin telah menolak untuk mencabut begitu saja artikel kontroversial tersebut, dengan mengatakan di hadapan komisi parlemen pada hari Senin bahwa polisi “tidak cukup terlindungi”.
RUU tersebut telah memicu protes di seluruh negeri yang diminta oleh para pendukung kebebasan pers dan aktivis hak-hak sipil. Puluhan ribu orang berbaris Sabtu di Paris menyerukan pemerintah untuk membatalkan tindakan tersebut, termasuk keluarga dan teman dari orang-orang yang dibunuh oleh polisi.
Kritikus khawatir bahwa undang-undang yang diusulkan itu akan mencabut senjata ampuh wartawan dan orang lain untuk melawan pelanggaran polisi, termasuk video tindakan polisi, dan mengancam upaya untuk mendokumentasikan kasus-kasus kebrutalan polisi, terutama di lingkungan imigran.
Sebuah ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 24, yang memperhitungkan rencana Macron untuk mengadili pemilih sayap kanan dengan pesan hukum dan ketertiban menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan 2022, telah memicu kemarahan di media dan di sayap kiri dari partainya sendiri.
Pasal 24 tidak sepenuhnya melarang berbagi gambar polisi, tetapi menyatakan bahwa membagikan gambar tersebut dengan “niat yang jelas untuk menyakiti” seperti menghasut kekerasan terhadap petugas, dapat dihukum setahun penjara dan € 45.000 ( $ 54.000).
RUU itu bertujuan untuk mencegah gambar yang dapat dikenali dari petugas polisi muncul di media sosial karena takut mereka akan menghadapi pembalasan karena melakukan pekerjaan mereka.
Undang-undang keamanan global yang diusulkan, sebagian merupakan tanggapan atas tuntutan dari serikat polisi, yang mengatakan akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi petugas. Tetapi pentingnya mendokumentasikan aktivitas polisi digarisbawahi lagi minggu lalu dengan pemukulan brutal terhadap seorang pria kulit hitam di Paris.
“Saya cukup beruntung memiliki video, yang melindungi saya,” kata Michel Zecler, produser musik kulit hitam yang dipukuli oleh setidaknya empat petugas polisi. Video yang pertama kali dipublikasikan Kamis oleh situs web Prancis Loopsider telah dilihat oleh lebih dari 14 juta pemirsa, mengakibatkan kemarahan yang meluas. Dua petugas masih ditahan tetapi dua lainnya telah dibebaskan dengan jaminan saat penyelidikan berlanjut.
