Jakarta – Infiltrasi kelompok radikal terorisme telah mengalami transformasi bentuk dan pola penyebarannya. Bahkan ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah yang terlibat jaringan teroris, menjadi bukti kelompok radikal terorisme telah menyusup di berbagai sektor kehidupan masyarakat secara halus.
”Harus dipahami bahwa para ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Lalu harus dipahami juga bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang berkedok ’ulama’ itu seringkali hanyalah memberikan janji-janji palsu dan bohong-bohongan untuk membohongi masyarakat demi keuntungan ekonomi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Trubus Rahardiansyah, SH, MH, MS., di Jakarta, Selasa (23/11/2021).
Ia mengungkapkan, penangkapan Zain An-Najah telah memunculkan narasi-narasi sebagai sebuah ‘Islamophobia’ atau ‘kriminalisasi ulama’. Untuk itu peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang memang harus dipertanggungjawabkan secara hukum
“Harus ada kontra narasi dari ulama terhadap ‘ulama-ulama’ yang suka memberikan informasi-informasi yang tidak baik. Intinya, masyarakat harus selalu sering diedukasi juga karena kesadaran masyarakat akan tumbuh kalau edukasi akan terus dilakukan,” tuturnya.
Trubus tidak memungkiri, munculnya spekulasi negatif terkait kriminalisasi ulama adalah akibat masyarakat merasa mengenal dengan baik tokoh agama tersebut sehingga masyarakat membuat opini sendiri berdasarkan keyakinannya. Karena itu pemerintah harus menjelaskan secara transparan terkait penangkapan ataupun proses mentersangkakan orang yang sejauh ini tidak dipahami oleh publik,”ungkapnya.
Ketua Komite Profesi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini juga mengutarakan sindirannya terhadap kelompok-kelompok yang vokal dalam menarasikan isu negatif terkait insiden yang lalu sebagai kriminalisasi ulama sebagai kelompok yang tidak merasa menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak menyukai atau mungkin tidak merasa bagian dari NKRI, yang memandang bahwa upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum itu adalah upaya untuk mengkriminalisasi kepada ulama,” ujar Trubus.
Menurutnya, isu ini sangat berkaitan dengan keyakinan dan ideologi sehingga butuh pemahaman lebih kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi dilaksanakan sesuai protap, hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
Agar masalah ini tidak terulang lagi, Trubus menyarankan perlu adanya evaluasi di tubuh instansi maupun ormas dalam hal pengkaderan dan perekrutan. Hal ini sebagai upaya untuk menutup gerak kelompok radikal masuk kedalam organisasi dan melakukan infiltrasi ideologi yang menyimpang termasuk melakukan background check.
”Ormas-ormas keagamaan harus punya parameter dan ukuran dalam merekrut pengurus dan anggotanya,” tukasnya.
Dengan fakta diatas, Trubus memandang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mereview kembali untuk membentuk undang-undang yang mengatur ideologi-ideologi negatif yang bertentangan dengan Pancasila.
“Apakah perlu dibentuk semacam omnibus law dari undang-undang khusus mengenai ideologi negara. Seperti ini kan menyangkut soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita harus mengantisipasi terjadinya ideologi-ideologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Ini yang tentunya harus diantisipasi,” ungkapnya.
Terakhir, Trubus meminta agar para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pejabat publik mampu menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat demi menjaga kepercayaan masyarakat dan agar tumbuh kesadaran di masayarakat akan bahaya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
”Yang paling terpenting adalah keteladanan. Dimana keteladanan ini menjadi sangat penting disitu, karena kalau tidak ada keteladanan pada akhirnya apapun yang kita buat ujung-ujungnya kembali kesitu lagi (tidak ada hasilnya),” tandas Trubus.
