Jakarta – Selama ini Indonesia dengan ideologi Pancasila yang oleh kelompok neo-Khawarij dianggap kurang syar’i atau bahkan kafir dan thagut. Padahal sejatinya Pancasila tersebut adalah tiruan dari pembentukan negara Madinah yang dibangun Rasulullah. Sejatinya pula, Pancasila dibangun berdasarkan ruh agama yang berdasarkan hukum Allah yang tertera dalam Al-Quran.
Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Dr. M. Najih Arromadloni mengatakan, bangunan logika yang dibangun dari sisa fosil pemikiran Khawarij itu harus diruntuhkan. Caranya dengan revitalisasi kembali pendidikan tentang Pancasila untuk mementahkan tudingan bahwa Indonesia merupakan negara kafir dan taghut karena berazaskan Pancasila bukan Islam
“Kita perlu merevitalisasi kembali Pendidikan tentang Pancasila, kesadaran tentang kebhinekaan. Sebetulnya kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila tentu sudah sejalan dengan nilai-nilai agama,” ujar Gus Najih, panggilan karibnya di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Gus Najih mengungkapkan, dengan upaya revitalisasi pendidikan Pancasila dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dengan demikian ia meyakini akan membawa bangsa ini merdeka dari virus intoleransi dan radikalisme.
Ia berharap, kedepannya tidak lagi muncul narasi konfrontasi antara agama dengan Pancasila maupun nasionalisme. Ke depan, bangsa in harus merdeka dari narasi radikal anti-Pancasila, merdeka dari intoleransi dan radikalisme.
“Kemerdekaan yang sejati adalah pada saat kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sehari hari. Tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya,” tutur Gus Najih.
Gus Najih menilai edukasi dan moderasi menjadi hal pokok yang penting dibutuhkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang tangguh dan merdeka dari intoleransi serta radikalisme, sebagaimana tujuan bangsa salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan.
“Saya kira harus ada semacam reformasi kultural yang bertujuan untuk menanamkan dan mengedukasikan nilai-nilai luhur bangsa, untuk agar supaya kita bisa terlindungi dari virus intoleransi dan radikalisme itu sendiri,” jelasnya.
Pendiri Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation ini memandang perlu ada ketegasan pemerintah pasca 77 tahun kemerdekaan dengan berkomitmen terhadap penanganan intoleransi dan radikalisme. Juga menghentikan pragmatisme politik terdahulu yang terkesan memfasilitasi maupun melakukan kompromi terhadap aksi intoleransi dan radikalisme.
Pasalnya, virus intoleransi dan radikalisme yang menyebar ke masyarakat ini, belum ada jangkauan undang-undang. Hal ini semakin membuat miris ketika keberadaan kelompok Salafi Wahabi yang melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat kepada bendera Merah Putih, bahkan menganggap bahwa perayaan hari kemerdekaan adalah suatu bid’ah yang mungkar.
“Narasi narasi seperti ini harus kita lawan, karena kalau narasi narasi seperti ini dibiarkan maka akan mendegradasi nasionalisme masyarakat kita. Ketika masyarakat kita sudah tidak punya patriotisme maka itu berarti adalah alarm kehancuran,” pungkas Gus Najih.
