Banda Aceh – Pasca pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPTRI) melalui Kedeputian I terus meningkatkan upaya pengamanan guna menjamin kelancaran dan keamanan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, pada Selasa, 10 September 2024 di Pendopo Gubernur Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh. Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama dari BNPT dan Pemerintah Aceh.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Deputi I BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, dengan didampingi oleh Direktur Pencegahan, Prof. Dr. Irfan Idris, Kasubdit Binmas, Kolonel Pas. H. Sujatmiko, dan Kasubdit Pengawasan, Ahadi Wijayanto, S.E., M.M. Sementara itu, hadir Pj. Gubernur Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh dan Duta Damai Aceh.
Dalam sambutannya, Deputi I BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, menyampaikan bahwa BNPT memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mandat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengamanan PON 2024. BNPT bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda Aceh serta Sumatera Utara dalam pengawalan dan pengamanan PON.
“Kami hadir di Aceh untuk memastikan PON XXI berjalan aman dan lancar. BNPT, bersama Deputi I dan II, bekerja di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda, serta mengantisipasi beberapa isu yang berkembang di masyarakat menjelang pelaksanaan PON,” jelas Roedy.
Lebih lanjut, Roedy memaparkan tiga komponen utama dalam upaya pencegahan terorisme yang dilaksanakan BNPT, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
“Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, kami menginisiasi pembentukan Duta Damai di setiap daerah, termasuk di Aceh. Mereka adalah agen-agen perubahan yang membantu kami menjaga stabilitas keamanan dan membangun kesadaran publik terkait ancaman radikalisme,” ujar Deputi.
Selain itu, BNPT juga menggulirkan program kontra radikalisasi dengan menginisiasi Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan, baik di sekolah-sekolah umum maupun lembaga pendidikan agama.
“Kami ingin memastikan generasi muda memahami pentingnya persatuan dan kedamaian. Dengan adanya Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan, kami berharap mampu menanamkan pemahaman yang kuat mengenai semangat kebangsaan kepada generasi penerus,” lanjutnya.
Roedy juga menyoroti keterlibatan eks narapidana teroris dalam proses reintegrasi sosial sebagai bagian dari program deradikalisasi. Beberapa di antaranya, lanjutnya, adalah lulusan dari Lapas Pasir Putih Nusakambangan, yang menunjukkan perubahan positif dan komitmen terhadap perdamaian.
“Sebelum pembukaan PON pada 9 September 2024, kami mengumpulkan lebih dari 73 eks narapidana teroris, deportan, dan returnis yang tersebar di Aceh. Mereka kami anggap sebagai mitra dalam program deradikalisasi, dan sebagian besar dari mereka telah kooperatif dan kembali berintegrasi ke NKRI,” jelas Roedy.
Di sisi lain, Deputi I BNPT juga menyinggung isu-isu radikalisme yang berkembang di media sosial, terutama terkait dengan narasi yang menganggap PON sebagai bagian dari kegiatan yang bertentangan dengan ideologi tertentu. Menurutnya, ada banyak narasi yang beredar di media sosial yang menganggap PON ini sebagai kegiatan thagut.
Mayjen TNI Roedi Widodo, menjelaskan bahwa pengamanan untuk PON dilakukan melalui tiga tahapan utama yang telah dirancang dengan detail.
Tahap pertama, yaitu tahap persiapan yang telah dimulai dengan pendirian Posko Utama. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi semua persiapan, baik secara online maupun offline, guna memastikan seluruh aspek operasi pengamanan berjalan lancar.
“Tahap persiapan ini mencakup perancangan segala kebutuhan operasional, mulai dari siapa yang akan diperbantukan hingga apa saja yang harus dilakukan oleh tim pengamanan di lapangan,” ungkap Roedy Widodo.
Posko ini juga menjadi tempat di mana BNPT bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk TNI dan Polri, serta kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, untuk memetakan strategi pengamanan yang komprehensif.
Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana BNPT akan bergabung dengan satuan tugas pengamanan yang dipimpin oleh Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai koordinator satgas dan didukung oleh Kapolda Aceh sebagai wakil koordinator satgas. Dalam struktur ini, BNPT diperbantukan sebagai bagian dari satuan tugas yang meliputi berbagai unit fungsional, termasuk satuan tugas intelijen, kontra propaganda, pengawasan, dan deradikalisasi.
“Kolaborasi ini sesuai dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2024, di mana BNPT diberikan mandat untuk melaksanakan pengawalan terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.” Sambungnya.
BNPT juga membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan assesement terhadap lingkungan dan objek vital nasional yang menjadi lokasi kegiatan PON, serta pegawai dengan tugas-tugas risiko tinggi yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut. Menurut Roedi, tim ini dilengkapi dengan dukungan dari administrasi satuan tugas keprotokolan dan satuan tugas pendukung lainnya.
Tahap ketiga dari proses ini adalah tahap pengakhiran, di mana BNPT akan melakukan evaluasi dan konsolidasi bersama semua pihak yang terlibat, termasuk TNI, Polri, kementerian, lembaga terkait, serta tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara.
“Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas pengamanan yang sudah dilakukan, tetapi juga untuk memperkuat silaturahmi dengan semua instansi yang terlibat,” tambah jenderal bintang dua itu.
Evaluasi ini menurutnya diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga untuk perhelatan serupa di masa mendatang. Selain bertemu Pj Gubernur Aceh, Deputi 1 BNPT juga telah berkoordinasi Kapolda Aceh terkait pengamanan PON.
Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BNPT dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan selama PON berlangsung.
“Kami menyambut baik kedatangan BNPT di Aceh. Saya memiliki keresahan yang sama soal aksi teror. Kita harus terus mengikuti tren serta perkembangan kelompok berbahaya itu agar suasana damai yang sudah terjalin lama di Aceh ini dapat dipertahankan,” kata Safrizal.
Safrizal juga menegaskan bahwa stabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jika terjadi instabilitas, maka seluruh sendi kehidupan akan rusak. Pemerintah Aceh sangat memperhatikan pentingnya menjaga stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa pemicu-pemicu kecil yang bisa mengarah pada gangguan harus segera dideteksi dan ditangani sebelum menjadi ancaman yang lebih besar.
Pj. Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan BNPT dan instansi terkait, termasuk Densus 88.
“Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada Pemerintah Aceh dan Densus 88 agar tidak terjadi perbedaan dalam tindakan. Langkah penindakan yang tepat akan menentukan cara pengobatan yang efektif dalam menangani terorisme,” ujar Safrizal.
Safrizal juga menyoroti pentingnya peran media dalam melawan propaganda teroris. “Tujuan teror adalah mendominasi pemberitaan. Mereka merasa senang jika mendapat perhatian dari media. Oleh karena itu, kita harus melibatkan media untuk membentuk kontra narasi yang efektif sehingga narasi teroris tidak mendapatkan ruang,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BNPT dan Pemerintah Aceh dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi radikalisme menjelang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan media, juga menjadi kunci dalam membangun narasi positif dan menjaga stabilitas di Aceh terutama selama PON XXI 2o24 berlangsung.
