Palembang — Reintegrasi sosial eks narapidana terorisme dinilai membutuhkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi utama. Pancasila dipandang mampu membuka kembali ruang sosial, membangun kepercayaan publik, serta mencegah munculnya kembali narasi ekstremisme di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan kegiatan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi eks narapidana terorisme dan keluarga di Palembang, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini secara khusus menempatkan keluarga sebagai pintu masuk utama dalam pembentukan karakter, cara pandang kebangsaan, serta proses pemulihan sosial.
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso, menyampaikan bahwa keluarga eks napiter tidak seharusnya dipinggirkan. Menurutnya, negara perlu hadir secara aktif untuk merangkul dan memberdayakan mereka sebagai bagian utuh dari masyarakat.
“Keluarga menjadi lingkungan terdekat yang sangat menentukan keberhasilan reintegrasi. Negara harus memastikan mereka tidak berjalan sendiri,” ujar Prakoso.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pembudayaan Pancasila bukan sekadar agenda simbolik, melainkan instrumen penting dalam proses pemulihan sosial. Ia menilai nilai-nilai Pancasila—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial—sangat relevan untuk membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan.
“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi jalan hidup bersama. Setiap warga negara memiliki masa lalu, namun masa depan selalu terbuka bagi mereka yang ingin berubah,” kata Yudian dalam siaran pers, Senin (22/12/2025).
Yudian menambahkan, penguatan nilai kebangsaan harus dimulai dari keluarga, diperluas ke lingkungan masyarakat, dan dijaga dalam kehidupan bernegara. Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk menutup ruang berkembangnya ekstremisme dan kekerasan berbasis ideologi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan terhadap upaya reintegrasi eks napiter. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengajak masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada eks napiter agar dapat kembali berkontribusi secara positif.
“Reintegrasi membutuhkan dukungan bersama. Masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang menerima dan mendorong perubahan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan bedah buku “Islamikasi Indonesia” karya Anggota Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah. Diskusi menyoroti pentingnya dialog antara etika Islam dan Pancasila sebagai fondasi membangun kehidupan kebangsaan yang inklusif, moderat, dan berkeadaban.
Selain penguatan nilai, BPIP turut menyalurkan bantuan melalui program BPIP Peduli sebagai bagian dari dukungan pemulihan sosial bagi eks napiter dan keluarga. Melalui pendekatan dialog kebangsaan, pembudayaan nilai Pancasila, serta dukungan konkret, BPIP berharap eks narapidana terorisme dapat kembali berperan aktif di masyarakat dan berkontribusi dalam memperkuat persatuan nasional.
