Pacitan – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesalahan sekecil apa pun, terutama sejak bahan baku masuk dapur, dinilai bisa berujung pada bencana kesehatan massal.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pengawasan harus dimulai sejak tahap paling awal: pemeriksaan bahan baku yang datang ke dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Dalam pengarahan kepada Ahli Gizi, Akuntan, dan Chef se-Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek di Hurya Ballroom, Pacitan, akhir pekan lalu, Nanik meminta seluruh unsur pengawas melakukan pengecekan bersama saat bahan diterima.
“Kalau dari awal sudah terlihat ayamnya tidak sehat, sayurannya tidak layak, tahu tidak segar, langsung kembalikan ke mitra. Jangan ditawar,” tegas Nanik dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Senin (9/2).
Tak hanya soal kualitas bahan, Nanik juga menyoroti praktik intervensi mitra dapur yang kerap mencoba mengubah menu hasil perhitungan Ahli Gizi. Menurutnya, alasan klasik seperti Ahli Gizi dianggap terlalu muda atau tidak memahami harga pangan sering dijadikan dalih untuk menekan dapur.
Padahal, intervensi semacam itu justru membuka ruang penurunan kualitas makanan demi menekan biaya.
“Kalau ada mitra mengubah menu Ahli Gizi, laporkan ke saya. Saya suspend dapurnya. Tidak boleh ada intervensi. Ini soal kesehatan anak-anak,” ujarnya tegas.
Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga Pelaksana MBG menilai, motif utama intervensi biasanya bukan efisiensi, melainkan keuntungan.
“Mereka pilih bahan yang lebih murah dan kualitasnya jelek supaya untung besar. Dari sini keracunan itu bermula,” katanya.
Ia mengungkap sejumlah temuan serius di lapangan. Salah satunya terjadi di Magelang, Jawa Tengah, ketika ayam mentah disimpan di chiller bersuhu 19 derajat Celsius—jauh dari standar aman di bawah 5 derajat. Akibatnya, ratusan penerima manfaat mengalami keracunan.
“Itu sama saja mengungkep ayam mentah. Salmonella berkembang dan jadilah keracunan,” ungkapnya.
Kasus serupa juga ditemukan di Boyolali, di mana mitra hanya menyediakan chiller dan kulkas bekas dalam kondisi tidak layak. Nanik meminta para Chef berani bersuara dan menolak penggunaan peralatan bermasalah.
Ia menegaskan, seluruh peralatan dapur adalah tanggung jawab mitra. Jika tidak sesuai standar, sanksi penghentian sementara akan langsung diterapkan.
“Jangan dipaksakan. Kalau alat rusak, minta diganti. Itu kewajiban mitra. Mereka terima jutaan rupiah per hari, tapi kasih peralatan bekas—ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan publik. Ketelitian bahan, kepatuhan standar teknis, dan keberanian menolak intervensi dinilai sebagai benteng utama agar program strategis ini tidak berubah menjadi sumber petaka.
