Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak konkret bagi dunia pendidikan, terutama di kawasan Indonesia Timur yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan.
Evaluasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, sekolah penerima MBG mencatat penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar rata-rata 2,37 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sekolah yang belum menerima program. Di wilayah Indonesia Timur, dampaknya jauh lebih signifikan, mencapai 14,85 poin persentase.
Data tersebut dihimpun dari evaluasi implementasi Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat pada periode Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025. Survei melibatkan sekitar 1,2 juta murid secara nasional dengan metode systematic sampling, sehingga memungkinkan perbandingan akurat antara sekolah pelaksana dan nonpelaksana MBG.
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa sekolah pelaksana dipilih secara acak dan dipadankan dengan sekolah yang memiliki karakteristik serupa dari sisi jenjang, wilayah, dan jumlah siswa. “Kondisi awal data hampir identik dan dapat dibandingkan,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. Menurutnya, program yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk menyiapkan generasi 2045 agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental.
“Ini investasi jangka panjang. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan,” kata Abdul Mu’ti.
Temuan ilmiah tersebut sejalan dengan langkah percepatan implementasi di Papua. Di wilayah hukum Polda Papua Tengah, Kapolda Kombes Jeremias Rontini menargetkan MBG mulai berjalan di dua dari delapan Polres tahun ini.
Sebanyak lima titik percontohan direncanakan di Polres Nabire dan Polres Mimika. Penentuan lokasi dilakukan melalui koordinasi antara Polres dan Polsek, dengan prioritas sekolah di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Mudah-mudahan Program MBG dapat segera dilaksanakan sehingga para pelajar dapat menikmati MBG,” ujar Jeremias.
Di Kabupaten Mimika, penguatan program bahkan sudah memasuki tahap evaluasi. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menyatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional Papua Tengah, TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Timika, dan Tim Penggerak PKK.
Pemkab Mimika juga membentuk Satuan Tugas MBG yang dipimpin langsung oleh wakil bupati. Hingga kini, tercatat 18 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di wilayah tersebut.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan dan capaian program,” kata Emanuel.
Namun, tantangan distribusi masih membayangi. Pelayanan MBG di Mimika saat ini baru menjangkau Kota Timika, sementara wilayah pesisir dan pegunungan—yang justru paling membutuhkan—belum sepenuhnya terlayani.
Angka penurunan gangguan belajar akibat lapar mungkin terlihat sederhana di atas kertas. Namun di baliknya, ada ribuan anak yang kini dapat mengikuti pelajaran tanpa gangguan fisik, ribuan guru yang mengajar lebih efektif, serta orang tua yang sedikit lebih tenang.
Bagi anak-anak di Indonesia Timur, MBG bukan sekadar program pangan. Ia menjadi simbol keadilan akses pendidikan dan kesempatan yang setara.
Jika tren ini konsisten, secuil makanan bergizi di jam sekolah bisa menjadi fondasi bagi lompatan besar kualitas sumber daya manusia. Investasi yang hari ini tampak sederhana, namun dalam dua dekade mendatang berpotensi melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi masa depan.
