Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya diposisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur di tengah merosotnya harga telur di tingkat produsen.
Pemerintah memutuskan mengintegrasikan pasokan telur dari peternak rakyat, khususnya di Jawa Timur, ke dalam rantai pasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan pasar yang lebih stabil sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil produksi peternak.
Kesepakatan itu lahir dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta koperasi dan asosiasi peternak.
Sebagai tindak lanjut, menu telur akan disajikan sedikitnya tiga kali dalam sepekan pada program MBG. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menyerap produksi telur dalam jumlah besar sehingga membantu mengurangi tekanan harga di tingkat peternak.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan keberadaan SPPG sebagai pembeli tetap menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak.
Menurutnya, peternak membutuhkan kepastian pasar karena produksi telur berlangsung setiap hari dan tidak dapat dihentikan ketika harga sedang turun.
“Produksi terus berjalan, sehingga penyerapan harus segera dilakukan agar harga di tingkat peternak tetap terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Dalam skema yang disepakati, koperasi dan asosiasi peternak akan memasok telur langsung ke dapur MBG sesuai standar mutu yang ditetapkan. Harga pembelian disepakati minimal Rp24.000 per kilogram dan akan disesuaikan secara bertahap mengikuti Harga Acuan Pembelian pemerintah.
BGN melihat kebijakan tersebut memiliki manfaat ganda. Selain memastikan penerima manfaat memperoleh sumber protein berkualitas, program MBG juga dapat menjadi instrumen stabilisasi harga pangan ketika terjadi gejolak di tingkat produsen.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menjelaskan simulasi sementara menunjukkan penggunaan menu telur tiga kali dalam seminggu berpotensi memberikan intervensi stabilisasi harga sekitar 8 hingga 10 persen.
Menurutnya, posisi BGN tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelaksana di lapangan yang dapat merespons dinamika harga pangan melalui pengaturan rantai pasok.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat misi sosial Program MBG. Selain menyasar peserta didik, dapur SPPG diwajibkan menyediakan sedikitnya 300 porsi makanan bagi kelompok prioritas yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan telur menjadi salah satu sumber protein utama dalam variasi menu.
Agar distribusi berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BGN akan memetakan wilayah kerja antara dapur MBG dan koperasi peternak berdasarkan kedekatan lokasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan biaya distribusi sekaligus menjaga kualitas produk hingga ke tangan penerima manfaat.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pemerataan manfaat bagi seluruh peternak rakyat.
Ia berharap koperasi dan asosiasi menjaga semangat kebersamaan sehingga penyerapan produksi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh peternak di seluruh sentra produksi.
Integrasi antara Program Makan Bergizi Gratis dan peternak rakyat ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan pasar yang lebih pasti, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi sektor peternakan nasional.
