Lampung – Upaya menjaga harmoni di tengah keberagaman terus diperkuat Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bahkan menggelar rapat khusus secara terbatas untuk mematangkan strategi moderasi beragama lintas sektor.
Rapat yang berlangsung Minggu (29/3/2026) malam di Mahan Agung ini tidak melibatkan banyak peserta. Hanya sejumlah pejabat kunci yang hadir, di antaranya Sekdaprov Marindo Kurniawan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Firsada, Kepala Diskominfotik Ganjar Jationo, serta Kepala Biro Kesra Yuri Agustina Primasari.
Langkah ini menunjukkan bahwa isu moderasi beragama tidak lagi dipandang sebagai agenda seremonial, melainkan strategi penting yang harus dikelola secara lintas sektor—mulai dari pemerintahan, komunikasi publik, hingga penguatan sosial masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan menjaga kerukunan dinilai semakin kompleks. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kunci, tidak hanya melalui pendekatan keagamaan, tetapi juga lewat edukasi, literasi digital, dan kebijakan publik yang inklusif.
Upaya tersebut bukan tanpa hasil. Data Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) terus mengalami tren positif. Dari 72,4 pada 2021, meningkat menjadi 72,7 pada 2022, dan mencapai 73,3 di tahun 2023.
Capaian ini mencerminkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan FKUB mulai membuahkan hasil nyata dalam memperkuat toleransi dan kerja sama antarumat beragama.
Sebelum rapat digelar, Gubernur Mirza lebih dulu menghadiri acara Halal Bihalal yang diinisiasi Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di lokasi yang sama. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan nilai kebersamaan yang sejalan dengan semangat moderasi beragama yang tengah didorong pemerintah.
Dengan langkah ini, Pemprov Lampung tampak ingin memastikan bahwa harmoni sosial tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman.
