JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara proses persiapan pembangunan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai dugaan terhentinya distribusi makanan bergizi di sejumlah sekolah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari BGN, layanan MBG kepada masyarakat masih berlangsung seperti biasa.
“Sepengetahuan saya tidak stop. Sepengetahuan saya masih berjalan,” ujar Qodari saat memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).
Menurut Qodari, publik perlu membedakan antara pelaksanaan Program MBG dengan proses pembangunan atau persiapan SPPG baru. Ia menegaskan moratorium yang diberlakukan saat ini hanya menyasar unit-unit yang belum beroperasi.
“Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu,” katanya.
Ia menjelaskan, kendala yang muncul belakangan lebih berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan anggaran, termasuk proses penambahan atau top up dana operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan SPPG di lapangan.
“Kalau berkaitan dengan yang belum beroperasi memang kemarin setahu saya ada soal pengiriman anggaran, pengiriman anggaran, top up istilahnya teknisnya,” ujar Qodari.
Meski ada penyesuaian dalam proses persiapan pembangunan unit baru, seluruh SPPG yang telah beroperasi disebut tetap menjalankan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
“Nah kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan,” katanya.
Qodari menduga munculnya anggapan bahwa Program MBG dihentikan karena adanya dua kebijakan yang berlangsung dalam waktu bersamaan, yakni moratorium pembangunan SPPG baru dan proses penyaluran anggaran operasional bagi unit yang sudah berjalan.
“Mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG,” ujarnya.
Terkait durasi moratorium tersebut, Qodari mengatakan kebijakan itu masih menjadi bagian dari evaluasi yang tengah dilakukan oleh pimpinan baru BGN. Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.
“Itu yang saya maksudkan dengan harus ditanyakan kepada Bu Nanik dan saya yakin bahwa sedang dipersiapkan dokumennya secara menyeluruh,” kata Qodari.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum untuk melakukan penataan ulang tata kelola program secara lebih komprehensif, termasuk menyusun perhitungan dan mekanisme operasional yang lebih efektif.
“Kita harus maklum juga bahwa Bu Nanik baru ditunjuk, baru dilantik, demikian juga wakil-wakilnya, dan karena itu kita berikan waktu,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Qodari kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan Program MBG karena pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan.
“Saya ulangi lagi, MBG-nya tidak berhenti, tapi persiapan SPPG baru yang belum operasional dari informasi Bu Nanik itu moratorium dulu, distop dulu. Bagaimana kelanjutan berikutnya tentu sedang disiapkan oleh Ibu Nanik dan pimpinan BGN untuk melakukan penjelasan,” tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan BGN bertujuan memperkuat tata kelola program, tanpa mengganggu distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang telah menjadi penerima manfaat.
