SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan hasil produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut Taj Yasin, keberadaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk menciptakan pasar yang stabil bagi komoditas pangan lokal apabila kebutuhan bahan bakunya dipenuhi dari wilayah setempat.
“Hari ini kita ingin memastikan para peternak dan petani benar-benar merasakan manfaat program MBG. Kehadiran SPPG harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720 ribu kilogram setiap pekan. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah kapasitas produksi telur Jawa Tengah yang mencapai jutaan ton setiap tahun.
Melihat besarnya potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama asosiasi peternak, koperasi, dan para pemangku kepentingan agar seluruh dapur MBG memprioritaskan pembelian bahan pangan dari produsen lokal.
“Kita akan membuat kesepakatan bahwa kebutuhan telur, ayam, ikan, dan bahan pangan lainnya dipenuhi dari Jawa Tengah. Harus membeli di sini,” tegas Taj Yasin yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jawa Tengah.
Ia mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, hingga bahan pangan lainnya sebaiknya terlebih dahulu dipasok oleh petani dan peternak di wilayah tersebut. Selain memperkuat ekonomi daerah, pola tersebut diyakini dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Menurut Taj Yasin, langkah ini juga menjadi upaya melindungi peternak dari anjloknya harga jual. Ia mengaku masih menerima laporan adanya peternak yang menjual telur di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.
“Kita ingin ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai hasil produksi masyarakat diserap, tetapi dengan harga yang justru berada di bawah acuan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Jawa Tengah Reza Mahendra mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pemanfaatan bahan baku lokal dalam pelaksanaan Program MBG.
Pengawasan pelaksanaannya akan melibatkan Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota bersama Badan Gizi Nasional guna memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program.
Saat ini ekosistem Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah telah melibatkan ribuan pelaku ekonomi lokal, terdiri atas 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta hampir 8.000 pemasok bahan pangan.
Dengan mengutamakan produk lokal sebagai sumber pasokan, Program MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Jawa Tengah secara berkelanjutan.
