JAKARTA – Perubahan pola penyebaran paham radikal yang semakin memanfaatkan ruang digital mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 127 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BNPT Tahun Anggaran 2024. Kehadiran pegawai baru diharapkan mampu memperkuat berbagai program pencegahan terorisme yang kini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga edukasi dan penguatan ketahanan masyarakat.
Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan bahwa penanggulangan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Karena itu, organisasi membutuhkan aparatur yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perubahan karakter ancaman.
“BNPT ini tugasnya adalah penanggulangan terorisme dari hulu sampai dengan hilir,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam pelantikan PNS, Kamis (11/6/2026).
Menurut Eddy, mandat BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencakup berbagai aspek, mulai dari Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, hingga Deradikalisasi. Seluruh program tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus integritas dalam menjalankan tugas.
Ia menjelaskan, penambahan pegawai bukan semata untuk memperkuat birokrasi internal, melainkan juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui berbagai program preventif.
Program tersebut meliputi penguatan wawasan kebangsaan, literasi digital, edukasi pencegahan radikalisme, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi kekerasan yang kini banyak berkembang melalui platform digital.
Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, ruang siber menjadi salah satu media yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda ekstremisme, membangun narasi kebencian, hingga melakukan rekrutmen anggota baru. Kondisi itu menuntut pendekatan pencegahan yang lebih adaptif dan melibatkan edukasi publik secara luas.
Karena itu, BNPT terus mengembangkan strategi yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan literasi masyarakat agar mampu mengenali serta menangkal penyebaran paham radikal di dunia digital.
Selain penguatan kompetensi, Kepala BNPT juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa sumpah jabatan dan pakta integritas yang telah diucapkan harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Jangan hanya dijadikan syarat administrasi atau formalitas, tetapi harus diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.
Melalui penguatan kapasitas organisasi dan penambahan sumber daya manusia, BNPT berharap dapat membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menjalankan upaya pencegahan terorisme sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan keamanan di era digital.
