Jakarta – Pemerintah terus membenahi fondasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Selain memperluas cakupan penerima manfaat, perhatian kini diarahkan pada penguatan sistem data pendidikan dan kesiapan infrastruktur sekolah sebagai penopang keberhasilan program.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menurut Fajar, Kemendikdasmen saat ini memprioritaskan dua langkah strategis, yakni membangun sistem data pendidikan yang lebih terintegrasi serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia.
Langkah pertama dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Kemendikdasmen bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun basis data nasional yang lebih akurat dan saling terhubung.
Selain itu, pemerintah juga melakukan sinkronisasi data peserta didik berbasis Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Proses validasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data sehingga penyaluran MBG benar-benar menjangkau peserta didik yang menjadi prioritas.
“Integrasi data menjadi kunci agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh peserta didik yang berhak menerima manfaat,” kata Fajar dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Tidak hanya membenahi sistem pendataan, Kemendikdasmen juga mempercepat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan MBG.
Revitalisasi tersebut mencakup peningkatan fasilitas sekolah, termasuk optimalisasi fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penyediaan sanitasi yang memadai, serta penguatan lingkungan belajar yang sehat.
Menurut Fajar, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang disediakan, tetapi juga oleh kesiapan lingkungan sekolah dalam mendukung kesehatan peserta didik.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 80 persen murid di Indonesia telah menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berharap penguatan data dan infrastruktur sekolah akan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi MBG.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar tata kelola program berjalan lebih efektif, mulai dari pendataan, distribusi, hingga evaluasi pelaksanaan di daerah.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan perluasan MBG akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan akurasi data penerima manfaat.
BGN juga akan memperluas cakupan layanan ke sekolah-sekolah keagamaan serta mempercepat implementasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi.
Menurut Sudaryono, dukungan Kemendikdasmen sangat menentukan karena kesiapan sekolah menjadi salah satu syarat utama sebelum program dijalankan.
“Pendataan dan konfirmasi kesiapan satuan pendidikan menjadi langkah penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah,” ujarnya.
Melalui integrasi data nasional, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memperluas akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
