Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan langkah evaluasi berbasis data terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengukur sejauh mana program tersebut benar-benar mampu memperbaiki status gizi para penerima manfaat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan evaluasi tersebut penting agar MBG tidak hanya dinilai dari jumlah penerima atau besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program.
“Kami sudah sepakat dengan Kepala BGN untuk melakukan analisis atau riset mengenai outcome Program MBG,” kata Budi usai rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Budi, penelitian tersebut akan menghasilkan ukuran yang lebih objektif mengenai efektivitas MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kajian serupa sebenarnya telah dilakukan dalam skala terbatas, namun pemerintah kini berencana memperluas cakupannya agar hasilnya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan secara nasional.
Salah satu metode yang akan digunakan adalah pemantauan rutin terhadap anak-anak penerima manfaat melalui data yang terintegrasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengikuti perkembangan status gizi setiap anak melalui penimbangan berkala di posyandu.
“Semua anak yang mengalami stunting sudah terdata berdasarkan NIK, nama, dan alamat. Nantinya akan diketahui apakah mereka menerima MBG atau tidak, kemudian perkembangan berat badannya bisa dipantau setiap bulan,” ujar Budi.
Melalui pemantauan tersebut, pemerintah juga dapat mengevaluasi komposisi menu yang diberikan. Apabila ditemukan kebutuhan gizi tertentu yang belum terpenuhi, seperti kekurangan protein hewani atau ketidakseimbangan kandungan nutrisi, perbaikan menu dapat segera dilakukan.
Selain memanfaatkan jaringan posyandu, Kementerian Kesehatan juga berencana memperkuat sistem pemantauan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti agar pemeriksaan kesehatan gratis (CKG) di sekolah dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
Menurutnya, frekuensi pemeriksaan yang lebih rutin akan memberikan data yang lebih lengkap mengenai perkembangan kondisi kesehatan siswa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG.
“Pemeriksaan kesehatan yang lebih sering akan memberikan umpan balik yang lebih cepat sehingga kebijakan dapat diperbaiki berdasarkan data di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah berharap pendekatan berbasis riset tersebut mampu memperkuat akuntabilitas Program MBG sekaligus memastikan setiap intervensi gizi yang diberikan benar-benar menghasilkan perbaikan kesehatan bagi anak-anak Indonesia. Dengan demikian, pengambilan kebijakan tidak lagi hanya bertumpu pada asumsi, melainkan didukung oleh bukti ilmiah yang terukur.
