“Anak-anak tidak memahami rumitnya perdebatan anggaran, tata kelola, ataupun dinamika birokrasi. Yang mereka pahami hanyalah ketika bel sekolah berbunyi, mereka berharap makanan bergizi kembali hadir di meja kelas.”
Di ruang-ruang kelas yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk ruang rapat pemerintahan, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya memiliki makna yang sangat berbeda. Ketika para ekonom memperdebatkan efisiensi anggaran, para pengamat mengkritisi tata kelola, dan politisi saling berargumentasi mengenai efektivitas kebijakan, anak-anak hanya memiliki satu pertanyaan yang sangat sederhana: “Kapan makanan itu datang lagi?”
Pertanyaan sederhana tersebut sesungguhnya menyimpan pesan yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh polemik yang berkembang. Ia menjadi suara yang lahir dari pengalaman sehari-hari anak-anak yang selama berbulan-bulan telah merasakan manfaat sebuah program negara. Mereka tidak menghitung besarnya APBN. Mereka tidak memahami konsep refocusing, efisiensi fiskal, maupun reformasi birokrasi. Yang mereka rasakan hanyalah rasa kenyang yang membuat mereka mampu mengikuti pelajaran hingga jam terakhir.
Dalam ilmu kebijakan publik, sering kali keberhasilan sebuah program diukur melalui indikator makro. Berapa juta penerima manfaat yang berhasil dijangkau, berapa ribu satuan pelayanan yang telah dibangun, berapa triliun rupiah anggaran yang telah terserap, hingga berapa persen target nasional yang telah dicapai. Semua ukuran tersebut memang penting sebagai instrumen akuntabilitas pemerintah.
Namun, ada satu ukuran yang sering luput diperhatikan, yaitu pengalaman nyata masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks MBG, pengalaman itu hadir melalui senyum seorang anak yang tidak lagi belajar dalam keadaan lapar, seorang ibu yang merasa terbantu karena pengeluaran makan siang anaknya berkurang, maupun seorang guru yang melihat murid-muridnya lebih fokus mengikuti pelajaran dibandingkan sebelumnya.
Justru pada titik inilah suara anak-anak menjadi penting. Mereka tidak sedang berbicara mengenai politik, melainkan mengenai kebutuhan paling dasar manusia, yaitu pangan.
Negara sebenarnya telah lama memahami bahwa investasi terbesar bukanlah pada pembangunan gedung atau infrastruktur semata, melainkan pembangunan manusia. Itulah sebabnya berbagai negara menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Tujuannya bukan sekadar menghilangkan rasa lapar, melainkan meningkatkan kemampuan belajar, memperbaiki status gizi, mengurangi kesenjangan sosial, hingga membangun kualitas sumber daya manusia pada masa depan.
Indonesia kemudian memilih jalan yang sama melalui Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut lahir bukan sekadar sebagai janji politik, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas menuju bonus demografi. Ketika seorang anak memperoleh asupan gizi yang baik, manfaatnya tidak berhenti pada hari itu saja. Ia akan memengaruhi perkembangan otak, kesehatan fisik, kemampuan berkonsentrasi, hingga produktivitas ketika dewasa nanti.
Karena itu, MBG sesungguhnya bukan sekadar program pemberian makanan. Ia merupakan investasi negara terhadap masa depan.
Sayangnya, dalam perjalanan implementasinya, berbagai persoalan muncul silih berganti. Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, kualitas dapur yang belum seragam, persoalan rantai pasok, hingga pengawasan yang belum optimal memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan sistem. Pemerintah kemudian memilih melakukan refocusing sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Langkah tersebut layak diapresiasi. Dalam teori administrasi publik modern, tidak ada kebijakan yang sempurna sejak hari pertama dilaksanakan. Kebijakan publik justru harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai temuan di lapangan. Pemerintah yang bersedia mengevaluasi program bukanlah pemerintah yang gagal, melainkan pemerintah yang sedang memperbaiki kualitas kebijakannya.
Refocusing MBG menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser orientasi dari sekadar mengejar kuantitas menuju peningkatan kualitas layanan. Perbaikan standar keamanan pangan, penataan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penguatan pengawasan, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat merupakan bagian dari proses tersebut.
Namun demikian, evaluasi tidak boleh kehilangan perspektif utama, yakni kepentingan anak sebagai penerima manfaat.
Di sinilah muncul dilema yang harus dikelola secara hati-hati. Di satu sisi, pemerintah wajib memastikan setiap makanan yang dibagikan memenuhi standar keamanan, higienitas, dan kualitas gizi. Di sisi lain, proses pembenahan yang berlangsung terlalu lama berpotensi membuat jutaan anak kehilangan manfaat yang selama ini telah mereka rasakan.
Kebijakan publik selalu menuntut keseimbangan antara kehati-hatian dan kecepatan. Terlalu cepat dapat menimbulkan kesalahan, tetapi terlalu lambat juga dapat menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Anak-anak tentu tidak memahami proses tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa biasanya setiap pagi ada makanan yang datang ke sekolah, lalu suatu ketika makanan itu tidak lagi hadir. Mereka tidak memiliki kemampuan membaca laporan audit ataupun memahami dinamika birokrasi. Mereka hanya merasakan perubahan dalam rutinitas sehari-hari.
Bagi sebagian keluarga, terutama yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, satu porsi makanan di sekolah bukan sekadar tambahan nutrisi. Ia merupakan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga yang sangat berarti. Di banyak daerah, uang yang semula digunakan untuk bekal makan siang anak dapat dialihkan untuk membeli kebutuhan pendidikan lainnya atau memenuhi kebutuhan keluarga yang lain.
Karena itu, menghentikan sementara sebuah program memang mungkin mudah dari sudut pandang administrasi. Namun dari sudut pandang masyarakat, terutama anak-anak, jeda tersebut memiliki konsekuensi sosial yang tidak kecil.
Di sinilah negara perlu menghadirkan empati dalam setiap kebijakan. Evaluasi memang penting, tetapi komunikasi kepada masyarakat tidak kalah penting. Anak-anak, orang tua, guru, hingga pemerintah daerah perlu memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan refocusing bukanlah seberapa banyak aturan baru yang diterbitkan, melainkan seberapa cepat kualitas layanan meningkat dan kembali dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebab, di balik setiap angka statistik penerima manfaat, terdapat jutaan anak yang setiap pagi berangkat ke sekolah dengan harapan sederhana: belajar dengan perut yang cukup terisi dan pikiran yang siap menerima pelajaran.
Oleh: Agus Wibowo
