JAKARTA – Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Dr. Idham Arsyad, M.Si., mengusulkan pengembangan skema contract farming antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, serta kelembagaan ekonomi petani di berbagai daerah. Skema tersebut dinilai dapat memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Idham, kebutuhan bahan pangan dalam Program MBG yang berlangsung setiap hari menciptakan permintaan yang besar dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat menjadi pasar yang pasti bagi petani lokal apabila dibangun melalui kemitraan yang terstruktur.
“Program MBG merupakan investasi besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Jika kebutuhan pangan SPPG dihubungkan langsung dengan produksi petani lokal, manfaatnya tidak hanya dirasakan anak-anak penerima program, tetapi juga petani, desa, dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini salah satu persoalan utama yang dihadapi petani bukan semata-mata meningkatkan produksi, melainkan memperoleh kepastian pasar. Kehadiran ribuan SPPG di berbagai daerah dinilai mampu menjawab persoalan tersebut karena membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan berbagai komoditas pangan secara rutin.
“Negara sebenarnya tidak perlu menciptakan pasar baru. Pasarnya sudah tersedia melalui SPPG. Yang perlu dibangun adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan kapasitas produksi petani di daerah,” katanya.
Melalui skema contract farming, lanjut Idham, kelompok tani dan peternak dapat memperoleh kepastian mengenai jenis komoditas yang dibutuhkan, volume pasokan, standar kualitas, jadwal pengiriman, hingga mekanisme harga. Sebaliknya, SPPG akan memperoleh pasokan pangan yang lebih segar, terukur, dan berkesinambungan dari sentra produksi terdekat.
Model kemitraan tersebut juga diyakini mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Selain memberikan kepastian pasar, skema kontrak dinilai dapat memperkuat akses petani terhadap pembiayaan. Dengan adanya kontrak pembelian yang jelas, lembaga keuangan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyalurkan pembiayaan produksi, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai program pemberdayaan lainnya.
“Selama ini produksi, pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran sering berjalan sendiri-sendiri. Contract farming dapat menyatukan semuanya dalam satu ekosistem yang saling mendukung,” kata Idham.
Untuk mempercepat implementasinya, Gerbang Tani mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait memulai proyek percontohan (pilot project) di sejumlah sentra produksi pangan. Tahap awal dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan bahan pangan setiap SPPG dengan kapasitas produksi kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, serta koperasi di wilayah sekitarnya.
Model tersebut, menurut Idham, juga perlu didukung dengan pendampingan teknis, penerapan standar keamanan pangan, pemanfaatan teknologi, serta kemudahan akses pembiayaan agar rantai pasok dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif atau penghargaan kepada SPPG yang berhasil membangun kemitraan jangka panjang dengan produsen pangan lokal. Langkah tersebut diharapkan mendorong semakin banyak dapur MBG yang mengutamakan hasil produksi masyarakat di sekitarnya.
Menurut Idham, gagasan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan desa.
“Ini bukan mengubah desain besar Program MBG, tetapi memperbesar daya ungkitnya. Jika belanja pangan negara melalui SPPG terhubung langsung dengan produksi rakyat, maka MBG akan menjadi investasi ganda, yaitu membangun generasi yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan yang diterima anak-anak, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
“Anak Indonesia tumbuh sehat karena memperoleh pangan bergizi, sementara petani Indonesia semakin sejahtera karena merekalah yang memasok kebutuhan pangan tersebut. Di situlah efek pengganda Program MBG yang perlu terus diperkuat,” pungkasnya.
