JAKARTA – Pemerintah berencana mempercepat operasional lebih dari 13.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut diharapkan memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak sekaligus menyelesaikan persoalan dapur MBG yang telah dibangun oleh mitra, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah menuntaskan penataan dapur-dapur MBG yang pembangunannya sudah berjalan, termasuk sejumlah fasilitas yang telah hampir selesai namun belum beroperasi.
“Jumlahnya lebih dari 13.000 dapur. Banyak mitra yang mempertanyakan kelanjutannya karena sebagian sudah dibangun, bahkan ada yang progresnya sudah mencapai sekitar 80 persen. Itu yang sedang kami selesaikan,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurutnya, penyelesaian operasional dapur MBG akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah memprioritaskan wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Operasional dapur di daerah tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu sekitar satu bulan.
Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan pembukaan dapur MBG di wilayah lain, termasuk Sumatra dan Jawa, yang diperkirakan membutuhkan waktu tambahan sekitar dua bulan.
Selain mempercepat operasional dapur, pemerintah juga akan memperbarui pendataan penerima manfaat Program MBG. Langkah ini dilakukan agar distribusi program semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memperluas cakupan penerima manfaat sesuai target Presiden. Namun, proses pendataan diperlukan karena terdapat sejumlah sekolah yang menyampaikan bahwa peserta didiknya tidak lagi memerlukan bantuan tersebut.
“Kalau ada sekolah yang merasa siswanya sudah cukup mampu, tentu akan menjadi bagian dari evaluasi. Pendataan ulang dilakukan agar manfaat program bisa menjangkau kelompok yang lebih membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa penentuan lokasi operasional dapur baru dilakukan berdasarkan data yang dihimpun bersama Kementerian Kesehatan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi gizi secara lebih cepat.
“Berdasarkan data itu kami melihat daerah mana yang sudah memiliki dapur siap operasional sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk melayani masyarakat,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data diharapkan membuat pelaksanaan Program MBG lebih efektif karena sumber daya dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
Melalui percepatan operasional ribuan dapur baru tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga memperkuat upaya nasional menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, serta mendukung pemerataan layanan gizi hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
