Oleh: Ahmad Damar
Fenomena demonstrasi yang mendukung keberlanjutan MBG sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya kelompok masyarakat yang sebelumnya juga menyuarakan penolakan terhadap program tersebut. Dalam beberapa kesempatan, aksi protes terhadap MBG lahir dari beragam alasan, mulai dari kekhawatiran terhadap besarnya anggaran negara, efektivitas implementasi, dugaan salah sasaran, hingga munculnya kasus keracunan makanan dan persoalan tata kelola. Sebagian kalangan bahkan mempertanyakan apakah dana yang dialokasikan untuk MBG lebih tepat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, membangun sekolah, atau meningkatkan kesejahteraan guru.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan konsekuensi yang wajar dalam negara demokrasi. Kebijakan publik yang menyangkut anggaran besar dan menyentuh kepentingan jutaan orang hampir selalu memunculkan perdebatan. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, dukungan maupun penolakan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber masukan untuk menghasilkan kebijakan yang semakin baik. Kritik yang disampaikan secara konstruktif justru menjadi mekanisme pengawasan publik agar pemerintah tidak kehilangan orientasi terhadap tujuan awal program.
Namun menariknya, dinamika yang berkembang beberapa bulan terakhir menunjukkan perubahan lanskap opini publik. Jika pada fase awal ruang publik lebih banyak diwarnai demonstrasi yang mempertanyakan efektivitas MBG, kini mulai muncul aksi yang justru meminta program tersebut tetap dijalankan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pengalaman empiris masyarakat mulai membentuk persepsi baru terhadap manfaat program.
Kelompok yang menolak umumnya melihat MBG dari perspektif efisiensi anggaran dan kualitas tata kelola. Sebaliknya, kelompok yang mendukung melihatnya dari pengalaman langsung di lapangan. Para petani merasakan adanya kepastian pasar hasil panen, peternak memperoleh permintaan yang stabil, UMKM memperoleh peluang usaha baru, sementara ribuan tenaga kerja menggantungkan penghasilannya pada aktivitas dapur MBG. Di sisi lain, banyak keluarga penerima manfaat merasakan berkurangnya beban pengeluaran harian karena anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah.
Perbedaan sudut pandang tersebut sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat dipertemukan dalam satu titik temu, yaitu keinginan agar Program MBG benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kelompok yang mengkritik pada dasarnya menginginkan tata kelola yang lebih baik, sedangkan kelompok yang mendukung berharap manfaat ekonomi dan sosial yang telah dirasakan tidak berhenti di tengah jalan.
Karena itu, pemerintah tidak perlu memilih antara mendengar suara pendukung atau penolak. Yang jauh lebih penting adalah menangkap substansi dari kedua aspirasi tersebut. Demonstrasi yang menolak mengingatkan pentingnya akuntabilitas, transparansi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran. Sementara demonstrasi yang mendukung menjadi indikator bahwa program ini telah membangun harapan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dua suara itu sesungguhnya saling melengkapi.
Fenomena tersebut mengandung pesan penting. Ketika masyarakat turun ke jalan bukan untuk meminta sebuah program dihentikan, tetapi justru agar dilanjutkan, berarti kebijakan tersebut telah menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Namun pada saat yang sama, dukungan publik tidak boleh dipahami sebagai pembenaran bahwa seluruh implementasi program telah berjalan tanpa persoalan.
Dalam ilmu kebijakan publik, sebuah program dapat memperoleh legitimasi sosial sekaligus tetap membutuhkan evaluasi yang mendalam. Dukungan masyarakat dan kritik terhadap pelaksanaan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan sebagai mekanisme demokrasi yang sehat.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Tujuan utamanya jelas, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Di atas kertas, gagasan tersebut memiliki dasar yang kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa investasi gizi pada masa awal kehidupan memberikan dampak jangka panjang terhadap kecerdasan, produktivitas, kesehatan, bahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara seperti Jepang, Finlandia, Brasil, hingga India telah lama menempatkan program makan sekolah sebagai bagian dari pembangunan manusia.
Indonesia mencoba melangkah ke arah yang sama.
Namun, pelaksanaan program sebesar ini tentu tidak mungkin steril dari berbagai tantangan. Mulai dari persoalan distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, tata kelola dapur, hingga ketepatan sasaran menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.
Justru karena skala program sangat besar, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya.
Dalam konteks inilah demonstrasi yang mendukung keberlanjutan MBG perlu dibaca secara lebih jernih.
Para petani yang kehilangan pasar ketika dapur MBG berhenti beroperasi sesungguhnya sedang menyampaikan bahwa program tersebut telah menciptakan permintaan baru terhadap hasil pertanian lokal. UMKM yang sebelumnya memperoleh kontrak penyediaan bahan pangan juga merasakan dampak ekonomi yang serupa. Bahkan, pekerja yang direkrut dalam operasional dapur MBG turut menggantungkan penghasilannya pada keberlangsungan program tersebut.
Artinya, MBG tidak lagi hanya berbicara mengenai makanan di atas meja siswa.
Program ini telah membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru.
Setiap dapur MBG membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, susu, bumbu dapur, jasa distribusi, hingga tenaga kerja. Mata rantai tersebut menghubungkan petani, peternak, nelayan, koperasi, pedagang pasar, UMKM, dan pelaku logistik dalam satu sistem ekonomi yang saling bergantung.
Inilah efek berganda (multiplier effect) yang sering dibahas dalam teori pembangunan ekonomi.
Belanja pemerintah tidak berhenti pada satu titik, melainkan berputar kembali di masyarakat melalui konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ketika sebagian dapur dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh para pemasok yang berada di belakang program tersebut.
Meski demikian, pemerintah juga memiliki alasan rasional melakukan evaluasi.
Berbagai kasus keracunan makanan, temuan penyimpangan tata kelola, dugaan penyalahgunaan kewenangan, hingga persoalan transparansi menunjukkan bahwa implementasi MBG masih membutuhkan pembenahan mendasar.
Menghentikan sementara sebagian operasional untuk memperbaiki sistem bukan berarti menghentikan cita-cita program.
Sebaliknya, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya.
Yang perlu dijaga adalah agar proses evaluasi tidak berlangsung terlalu lama sehingga memutus rantai ekonomi yang telah terbentuk.
Pemerintah perlu memberikan kepastian kepada para mitra mengenai arah kebijakan berikutnya. Ketidakpastian justru dapat memunculkan kerugian yang lebih besar dibandingkan proses evaluasi itu sendiri.
Di sisi lain, demonstrasi dukungan terhadap MBG juga mengandung pelajaran mengenai komunikasi publik.
Selama ini, narasi yang berkembang sering kali hanya berfokus pada kontroversi: kasus keracunan, dugaan korupsi, atau persoalan distribusi. Padahal, di lapangan terdapat jutaan orang yang memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan program tersebut.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mampu membedakan antara substansi program dan kelemahan pelaksanaannya.
Mereka tidak sedang membela kesalahan tata kelola. Yang mereka dukung adalah tujuan besar program. Karena itu, pemerintah sebaiknya membaca demonstrasi tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga, bukan sekadar dukungan politik yang diterima begitu saja.
Kepercayaan publik merupakan modal yang mahal. Modal itu hanya dapat dipertahankan apabila pemerintah menunjukkan kesungguhan memperbaiki kelemahan yang ada. Ke depan, pembenahan MBG perlu diarahkan pada beberapa aspek penting.
Pertama, memperkuat sistem pengawasan sejak proses pengadaan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat.
Kedua, meningkatkan transparansi operasional setiap dapur agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan sosial.
Ketiga, memperbaiki sistem penentuan sasaran agar kelompok yang paling membutuhkan memperoleh prioritas.
Keempat, memperkuat keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM agar rantai pasok menjadi lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah.
Kelima, membangun mekanisme evaluasi yang terbuka sehingga setiap persoalan dapat segera diperbaiki tanpa menunggu menjadi krisis.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan ditentukan oleh banyaknya demonstrasi yang mendukung ataupun menolak, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjadikan seluruh kritik dan dukungan sebagai bahan evaluasi. Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bebas dari perbedaan pendapat, melainkan demokrasi yang mampu mengubah perbedaan itu menjadi energi kolektif untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.
