JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama periode tersebut, penyaluran makanan bagi peserta didik dihentikan sementara agar proses audit dan pembenahan tata kelola dapat dilakukan secara optimal.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi internal lembaganya, mulai dari pembenahan sumber daya manusia, sistem tata kelola hingga penguatan basis data sebagai landasan penyusunan kebijakan.
Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Momentum libur sekolah akan kami manfaatkan untuk menghentikan sementara operasional dan mengaudit seluruh dapur MBG. Harapannya, ketika siswa kembali masuk sekolah, pelaksanaan program sudah jauh lebih baik dan lebih tertata,” ujar Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Selain melakukan audit dapur, BGN juga memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna menyempurnakan sistem pendataan penerima manfaat maupun pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Agustina optimistis sinergi antarlembaga akan semakin baik mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, BGN juga tengah menyiapkan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Dalam simulasi awal, sekitar delapan juta penerima manfaat berpotensi tidak lagi menerima layanan MBG karena dinilai tidak termasuk kelompok prioritas.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah peserta didik tingkat SMA dari keluarga dengan kondisi ekonomi mampu yang dianggap tidak lagi memerlukan intervensi gizi melalui program tersebut.
Menurut Agustina, fokus utama MBG ke depan akan diarahkan pada kelompok yang memiliki dampak paling besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak pada fase awal pertumbuhan.
“Kami ingin memastikan intervensi pemerintah benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan sehingga tujuan perbaikan status gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Proses penyusunan skema baru tersebut masih terus dibahas bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Selain meningkatkan efektivitas program, penataan ulang juga diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas intervensi gizi yang diberikan.
BGN menegaskan bahwa langkah refocusing bukan bertujuan mengurangi layanan, melainkan memastikan setiap anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan kualitas generasi mendatang.
Dengan audit menyeluruh terhadap dapur MBG dan evaluasi penerima manfaat selama masa libur sekolah, pemerintah berharap pelaksanaan program akan menjadi lebih akuntabel, efektif, dan siap berjalan dengan tata kelola yang lebih baik ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
