Jakarta – Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Organisasi tersebut menilai langkah tersebut dapat memperkuat tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Kebijakan penghentian sementara operasional MBG selama libur sekolah diatur dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur.
Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto mengatakan penyesuaian operasional diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Menurutnya, pengelolaan program berskala nasional seperti MBG membutuhkan evaluasi berkala, termasuk penyesuaian aktivitas saat penerima manfaat utama, yakni peserta didik, sedang tidak menjalani kegiatan belajar mengajar.
Namun, dukungan terhadap kebijakan tersebut juga dibarengi dengan dorongan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. AMMSI menyoroti keberadaan sejumlah dapur atau SPPG yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Rizky mengingatkan bahwa praktik pendirian dapur yang tidak melalui prosedur resmi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidaktepatan sasaran, pemborosan anggaran, hingga terganggunya efektivitas pelaksanaan program.
Ia secara khusus menyoroti dugaan praktik jual beli titik operasional dapur yang dinilai bertentangan dengan aturan dan dapat merusak tata kelola program yang sedang dibangun pemerintah.
Menurut AMMSI, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap wilayah yang telah memiliki jumlah dapur melebihi kebutuhan atau kuota layanan. Langkah tersebut dinilai penting agar alokasi anggaran dan distribusi layanan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain menjaga efisiensi, penertiban juga diperlukan untuk memastikan seluruh mitra pelaksana bekerja berdasarkan aturan yang sama dan mengedepankan kepentingan penerima manfaat.
Sebagai organisasi yang menghimpun mitra pelaksana MBG dari berbagai daerah, AMMSI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan program sekaligus mengawal penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Bagi AMMSI, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak terhadap mekanisme yang telah ditetapkan.
Karena itu, organisasi tersebut mendorong BGN bersama para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan MBG tetap tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
