BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para pelajar menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial maupun gim daring sebagai upaya mencegah penyebaran hoaks dan paham radikalisme.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Subbidang Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kalimantan Selatan, Israjudin, saat membuka sosialisasi bertajuk “Generasi Digital Cerdas: Menangkal Hoaks dan Radikalisme di Media Sosial” di Aula Basamaan Inspektorat Banjarbaru, Senin (20/7).
Kegiatan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya penyebaran propaganda radikalisme melalui ruang digital yang semakin menyasar kalangan remaja. Sebanyak 48 peserta dari 16 sekolah mengikuti sosialisasi tersebut, dengan masing-masing sekolah mengirimkan dua siswa dan seorang guru Bimbingan Konseling (BK).
Selain Bakesbangpol, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Densus 88 Antiteror Polri serta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan untuk memberikan pemahaman mengenai ancaman radikalisme di era digital.
Israjudin mengatakan, media sosial dan gim daring kini telah berkembang menjadi ruang interaksi yang tidak hanya dimanfaatkan untuk hiburan, tetapi juga berpotensi digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu, propaganda, maupun paham ekstrem kepada generasi muda.
Menurutnya, kemampuan berpikir kritis menjadi bekal utama agar pelajar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar di internet.
“Generasi muda harus memiliki kemampuan menyaring informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, karena hoaks sering dibuat untuk memancing emosi dan mendorong orang menyebarkannya tanpa berpikir panjang,” ujar Israjudin.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta diperkenalkan dengan berbagai bentuk hoaks yang kerap beredar di ruang digital, mulai dari pesan berantai, akun palsu, manipulasi foto dan video, hingga konten yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Para pelajar juga dibekali keterampilan melakukan verifikasi informasi, seperti memeriksa kredibilitas sumber, membandingkan informasi dengan kanal resmi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Selain literasi digital, materi sosialisasi juga menyoroti pentingnya mengenali ciri-ciri penyebaran paham radikalisme di media sosial. Peserta diajak memahami bagaimana narasi kebencian, provokasi, ajakan memecah belah masyarakat, hingga pembenaran terhadap tindakan kekerasan kerap dikemas secara halus melalui berbagai platform digital.
Israjudin menekankan bahwa kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting agar pelajar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang memanfaatkan rasa ingin tahu maupun kedekatan dalam komunitas daring.
Ia juga mengimbau para peserta untuk segera menghentikan interaksi apabila menemukan akun atau konten yang mencurigakan. Bukti percakapan atau unggahan sebaiknya disimpan, kemudian dilaporkan kepada orang tua, guru, maupun pihak berwenang, serta memanfaatkan fitur blokir dan pelaporan yang tersedia di setiap platform digital.
Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu mencegah penyebaran konten berbahaya sekaligus melindungi pengguna lain dari paparan informasi yang menyesatkan.
Di akhir kegiatan, Israjudin berharap para peserta dapat menjadi agen literasi digital di lingkungan sekolah masing-masing dengan menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada teman sebaya.
“Harapan kami, para peserta dapat menjadi agen literasi digital di lingkungan sekolah masing-masing, sehingga mampu mengedukasi teman-temannya untuk bijak bermedia sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan maupun paham radikal,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat, penguatan literasi digital di kalangan pelajar diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi muda yang tangguh, kritis, serta mampu menghadapi berbagai ancaman penyalahgunaan ruang digital, termasuk penyebaran hoaks dan radikalisme.
