JAKARTA – Pemerintah Kota Jakarta Timur menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah keberagaman. Melalui kegiatan Penguatan Implementasi Moderasi Beragama, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas agama untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, ekstremisme, intoleransi, hingga penyebaran hoaks di ruang digital.
Kegiatan yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (22/7), mempertemukan tokoh agama, tokoh aliran kepercayaan, organisasi keagamaan, dan pengurus rumah ibadah guna memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan, wilayah Jakarta Timur dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang beragam. Karena itu, keberagaman harus dipandang sebagai modal sosial untuk memperkuat persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat Jakarta Timur yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya,” ujarnya.
Menurut Kusmanto, forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat antarumat beragama sehingga setiap warga dapat menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak orang lain untuk beribadah.
Ia menilai sikap saling menghormati dan keterbukaan antarkelompok akan memperkecil potensi konflik yang dipicu perbedaan keyakinan, sekaligus memperkuat kerja sama lintas iman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Selain mempererat kerukunan, kegiatan ini juga diarahkan untuk menyamakan visi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama dalam mendukung pembangunan Jakarta Timur, baik pada bidang sosial, keagamaan, maupun pembangunan wilayah.
Dalam sesi pembekalan, peserta memperoleh materi mengenai upaya mencegah berkembangnya paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, serta penyebaran narasi kebencian yang kini semakin banyak beredar melalui media sosial.
Kusmanto berharap pemahaman tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga mampu membangun lingkungan yang lebih inklusif, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari penyebaran hoaks, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi tawuran.
“Edukasi yang diterima seluruh peserta diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih bijak, inklusif, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan, salah satunya menjaga kondusivitas lingkungan dari ancaman narkoba, hoaks, dan aksi tawuran,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jakarta Timur berkomitmen terus memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai melalui berbagai program yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, setiap warga diharapkan dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya secara aman, nyaman, serta dilandasi sikap saling menghormati.
Kegiatan yang diselenggarakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jakarta Timur tersebut diikuti sekitar 90 peserta yang berasal dari berbagai unsur keagamaan dan organisasi masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Wawan Djunaedi serta Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Keumatan dan Keagamaan Nong Darol Mahmada yang memaparkan pentingnya memperkuat moderasi beragama sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan di era digital.
