Jakarta – Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah eskalasi situasi Timur Tengah di tengah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan AS dan Iran di Dewan Keamanan PBB dan mendorong semua pihak agar eskalasi yang lebih buruk tidak terjadi lagi.
“Saya melakukan pembicaraan per telepon pada tanggal 8 (Januari) malam, berarti tanggal 9 (Januari) pagi, karena pada saat itu Menteri Luar Negeri Vietnam baru mendarat di New York. Vietnam untuk bulan Januari ini bertindak sebagai Presiden dari Dewan Keamanan PBB. Saya melakukan pembicaraan, saya mengulangi lagi spot Indonesia terhadap presidency Vietnam,” kata Menlu Retno melalui keterangan resminya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (12/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan, Indonesia mengharapkan Vietnam juga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB agar semua pihak yang terkait dapat menahan diri sehingga situasi tidak berkembang menjadi lebih buruk lagi.
“Jadi, kita cukup banyak untuk mengirimkan pesan, untuk meng-encourage (mendorong, red.) agar eskalasi yang lebih jelek tidak terjadi lagi,” tegas Menlu, dikutip Okezone.com.
Masalah mengenai situasi di kawasan Timur Tengah itu juga diangkat Menlu Retno dalam pertemuannya dengan Menlu UEA, dan keduanya sepakat tidak ingin situasi memburuk. Isu ini juga sedikit disinggung dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan Pangeran Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), meski pembicaraan antara keduanya lebih fokus kepada masalah ekonomi.
Ditegaskan Menlu bahwa semua negara khawatir dengan kemungkinan terjadinya perang terbuka antara AS dan Iran, tidak terkecuali Indonesia. Meskipun terletak jauh dari pusat konflik, Indonesia juga khawatir karena perang tidak akan menguntungkan siapa pun.
“Perang itu akan berpengaruh pasti terhadap ekonomi dunia yang sudah tanpa perang pun sudah tertekan, tertekan terus ke bawah,” kata Menlu.
Menurut Menlu Retno, keprihatinan Indonesia yang sangat langsung terkait dengan nasib warga negaranya. Menurut data yang ada, jumlah WNI yang ada di Iran lebih dari 400. Sementara yang di Irak lebih dari 800. Namun diperkirakan jumlah yang ada pasti lebih besar dari data yang dimiliki.
“Belum lagi kita bicara mengenai WNI yang tinggal di sekitar wilayah itu yang kalau ditotal bisa jumlahnya jutaan. Jadi, kalau situasinya tidak dapat dieskalasi, diredakan maka pasti akan terpengaruh kepada warga negara kita, tetapi sekali lagi untuk antisipasi,” pungkasnya.(FER)
