BANDAR LAMPUNG – Ancaman penyebaran paham radikalisme terhadap anak-anak dan generasi muda semakin membutuhkan perhatian serius. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi digital, tanpa diimbangi kemampuan berpikir kritis, dinilai membuka peluang bagi kelompok ekstrem untuk menanamkan doktrin yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang digelar DPRD Provinsi Lampung bersama pendiri NII Crisis Center sekaligus produser film Ageman, Ken Setiawan, di kawasan Sukarame, Bandar Lampung, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ken mengungkapkan data 782 anak yang disebut telah teridentifikasi terpapar doktrinasi radikal. Angka itu menjadi peringatan mengenai kerentanan kelompok usia anak terhadap pengaruh ideologi ekstrem, terutama melalui ruang digital dan interaksi sosial.
Menurut Ken, persoalan utamanya bukan semata-mata luasnya akses anak terhadap teknologi dan informasi, melainkan belum seimbangnya kemampuan mengakses informasi dengan kecakapan memahami dan mengkritisinya.
Anak-anak dapat dengan mudah menemukan beragam konten di internet. Namun, mereka belum tentu memiliki bekal yang cukup untuk memeriksa kebenaran informasi, memahami konteks, maupun mengenali pesan manipulatif yang disisipkan dalam suatu konten.
“Anak-anak saat ini berada pada posisi membaca tetapi belum tentu memahami apa yang dibaca. Ketika anak tidak terbiasa berpikir kritis, mereka sangat rentan dimanipulasi oleh kelompok radikal yang menawarkan doktrinasi sederhana seolah hanya ada pilihan benar-salah atau surga-neraka,” ujar Ken.
Ia menjelaskan, pendekatan kelompok ekstremis tidak selalu dilakukan dengan memperkenalkan ideologi secara terbuka. Dalam sejumlah kasus, proses pendekatan justru memanfaatkan kebutuhan psikologis anak, seperti keinginan memperoleh perhatian, pengakuan, rasa memiliki, dan solidaritas.
Kebutuhan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membangun keterikatan emosional. Setelah hubungan terjalin, penanaman doktrin ideologis dapat berlangsung secara bertahap sehingga anak tidak selalu menyadari perubahan cara pandang yang sedang dialaminya.
Karena itu, Ken menilai pencegahan radikalisme tidak cukup dilakukan dengan membatasi penggunaan teknologi digital. Keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat literasi digital, serta membiasakan anak menguji informasi dan mempertanyakan pesan yang diterimanya.
“Jangan sampai anak-anak kita cerdas menggunakan teknologi, namun mudah dimanipulasi oleh doktrin menyesatkan. Kita membutuhkan generasi yang kritis, berkarakter, dan memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, S.E., M.H., mengapresiasi keterlibatan Ken Setiawan dalam mengampanyekan nilai-nilai kebangsaan sekaligus memberikan edukasi mengenai bahaya radikalisme kepada masyarakat.
Menurut Kostiana, pengalaman Ken yang pernah berada dalam lingkungan gerakan radikal sebelum akhirnya meninggalkan pandangan tersebut dapat menjadi pembelajaran penting. Pengalaman itu memberikan perspektif langsung mengenai bagaimana sebuah ideologi dapat memengaruhi pola pikir seseorang dan mengapa proses penyadaran menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.
“Pengalaman nyata seseorang yang pernah berada dalam lingkungan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, lalu menyadari pentingnya persatuan, menjadi pembelajaran kebangsaan yang sangat berharga,” kata Kostiana.
Ia menegaskan, Pancasila harus menjadi common platform atau landasan bersama yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai materi hafalan, slogan, maupun kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen menjaga persatuan.
Kostiana juga mengingatkan bahwa penguatan ideologi kebangsaan membutuhkan pendekatan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tantangannya semakin kompleks karena penyebaran paham ekstrem kini dapat menjangkau anak-anak melalui berbagai saluran komunikasi digital.
Perlindungan generasi muda dari pengaruh radikalisme, dengan demikian, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga pendidikan. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang sehat, sementara sekolah perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong keterbukaan, toleransi, serta kemampuan berpikir kritis.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan Pancasila dan literasi digital. Anak-anak tidak cukup hanya diajarkan mengenali konten berbahaya, tetapi juga perlu dibekali kemampuan memahami perbedaan, memeriksa informasi, dan tidak mudah menerima doktrin secara mentah.
Melalui pembinaan ideologi Pancasila dan edukasi kebangsaan yang berkesinambungan, DPRD Lampung berharap generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, kritis, berkarakter, serta memiliki ketahanan terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan semangat persatuan bangsa.
