Bogor – Nahdlatul Ulama (NU) baru saja memperingati Hari Lahir 1 Abad NU, 7 Februari 2023 minggu lalu. Salah satu kegiatan dalam peringatan akbar itu adalah Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang menghasilkan rekomendasi bahwa khilafah tidak sesuai dengan prinsip maqasyid syariah (tujuan pokok agama). Pasalnya, dalam konteks berbangsa, cita-cita dan impian penerapan khalifah acapkali bertabrakan dengan tujuan pokok agama.
Cendekiawan Muslim, Dr. M. Najih Arromadloni menjelaskan bahwa negara Indonesia berdiri dengan menaungi banyak agama yang berbeda. Islam adalah salah satu agama yang secara sah diakui di Indonesia dan memiliki jumlah pemeluk yang terbanyak. Walaupun demikian, dasar negara Indonesia disandarkan terhadap konstitusinya yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Dalam menjalankan keyakinannya, umat Islam harus memahami maksud atau tujuan dari praktik ibadah yang dijalankannya. Jika dapat memahami maksud dari hukum agama secara utuh, maka umat Islam dapat berperan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan segala peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam prinsip Maqashid Syariah,” ujar Gus Najih di Bogor, Kamis (16/2/2023).
Ia menjelaskan, maqashid syariah berarti tujuan dari syariat Islam, dimana ada lima tujuan Allah menurunkan syariat. Pertama adalah menjaga agama, kedua menjaga nyawa, ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan dan kelima menjaga harta atau hifz al-maal.
“Kenapa khilafah dianggap bertentangan dengan maqasyid syariah? Karena ketika khilafah diperjuangkan tentu akan mengorbankan tujuan-tujuan syariat itu. Konsekuensi yang tidak mungkin dihindarkan dari perjuangan mendirikan khilafah itu adalah peperangan. Itu jelas-jelas merusak atau mengancam nyawa banyak sehingga bertentangan dengan syariat,” jelasnya.
Menurut Sekretaris BPET MUI ini, tidak ada negara yang rela melepaskan wilayahnya untuk diakui sebagai wilayah kekhilafahan. Sehingga masing-masing negara yang merasa terancam akan melancarkan peperangan sebagai tindakan untuk melindungi wilayahnya.
“Peperangan sendiri akan merusak banyak tatanan kehidupan manusia, seperti menimbulkan banyak korban jiwa dan merusak pergaulan yang telah terjalin antar banyak negara,” kata anggota asosiasi Ilmu Tafsir hadits Indonesia ini
Jika hal itu terjadi, lanjut Gus Najih, yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa serta menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi Indonesia akan hilang tak bersisa. Ini bisa terjadi jika ada pihak yang memaksakan untuk menyatukan berbagai wilayah yang berbeda dalam satu sistem kekhilafahan.
“Peperangan yang ada justru akan bertentangan dengan apa yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai suatu negara yang sah dan diakui di mata Internasional. Suatu negara yang telah diperjuangkan dengan jerih payah para pendiri bangsa harus bisa menaungi perbedaan, karena peperangan bukanlah pilihan,” ujarnya .
Untuk itulah ia menegaskan bahwa khilafah itu adalah produk politik dan bukan merupakan ajaran agama apapun , termasuk agama Islam. Karena di dalam Al Quran tidak ada satu pun ayat yang memerintahkan mendirikan khilafah.
“Jangankan memerintahkan mendirikan Khilafah, kata khilafah sendiri saja tidak ditemukan di dalam Al Quran. Yang ada hanya kata khalifah dan khalaif. Tapi tidak ada satu pun yang merujuk pada sistem politik Khilafah itu,” terangnya.
Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, perdamaian yang diciptakan di tengah perbedaan sebenarnya sudah dilakukan di zaman Rasulullah melalui perjanjian yang bernama Piagam Madinah. Perjanjian ini adalah kontrak sosial yang ditandatangani oleh berbagai suku dan agama di Madinah. Jika dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah mirip dengan Pancasila yang sudah menjadi ideologi bangsa ini sehingga konstitusi Indonesia tidak perlu diubah lagi.
“Tujuan negara kita ini adalah negara yang Bhinneka (beragam), kulturnya sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Kita butuh sistem yang bisa menaungi semua kelompok dan unsur bangsa tersebut. Tidak mungkin kita memaksakan satu sistem (khilafah) di tengah masyarakat yang sangat heterogen sebagaimana di tanah air kita,” tegas Gus Najih.
Selain itu, negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik bukanlah tanpa sebab. Ini merupakan buah dari perundingan yang panjang dan dianggap akan membawa maslahat (kebaikan) bagi penduduk Indonesia itu sendiri
“Tanah air yang kita cintai ini haruslah kita jaga keutuhannya. Ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai insan bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya. Apa yang bisa kita perbuat adalah terus memperjuangkan kebersamaan dan toleransi di Indonesia sesuai dengan kemampuan masing-masing,” kata Alumni Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus Suriah
Oleh karena itu dirinya meminta kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk dapat ikut mengglorifikasikan hasil rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban tersebut. Karena rekomendasi itu bukanlah suatu rekomendasi yang terjadi tiba-tiba muncul, tapi ini sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang dari halaqah fiqih peradaban Dimana sebelum Muktamar internasional ini dilakukan, sudah ada proses penggodokannya dilakukan di lebih dari 250 titik pesantren di seluruh Indonesia.
“Hal itu dilakukan oleh para intelektual intelektual pesantren dengan mengkaji Al Quran, mengkaji hadis, mengkaji ijma, mengkaji qiyas, mengkaji kitab-kitab para ulama. Maka setelah itu ditemukanlah keputusan semacam itu bahwa ternyata khilafah itu tidak ada perintahnya,” tuturnya.
Terpenting lagi, menurutnya pemerintah perlu tegas terhadap propaganda-propaganda semacam ini. Karena kekuatan masyarakat sangat terbatas dan sebatas kontra narasi.
“Pemerintah punya kewenangan hukum, sehingga sudah seharusnya propaganda propaganda yang berpotensi merusak keutuhan kita dalam berbangsa dan mengancam kedaulatan negara harus ditindak tegas,” tandas Gus Najih.
