Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengecam aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia pun mendorong pengusutan tuntas peristiwa tersebut, termasuk jika adanya kelompok yang berada di belakang pelaku.
“Aparat segera mengusut tuntas pelaku, dan motifnya. Harus juga diusut di belakang atau siapa, kelompok mana, di belakang orang yang menggunakan soft gun itu melakukan penembakan,” ujar Maman saat dihubungi, Jumat (5/5/2023).
Pengusutan tersebut dilakukan agar tak timbulnya opini liar terkait kasus penembakan tersebut. Terutama dalam menjaga kondusivitas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Selama ini kita masih melihat bahwa suasana tetap kondusif. Kehadiran aparat kita baik kepolisian maupun TNI masih menjadi penjaga yang utama dalam menjaga keadaan Indonesia,” ujar Maman.
Lebih lanjut, ia memberi semangat dan dukungan kepada MUI. Termasuk ormas Islam lainnya untuk tidak lelah dalam melalukan kerja-kerja keumatan.
“Ini menjadi tugas dari semua ormas termasuk MUI untuk tidak lelah mengedukasi masyarakat tentang perlunya upaya dialog komunikasi-komunikasi dan dakwah-dakwah yang lebih toleran,” ujar Maman.
“Damai mengedepankan pola-pola yang sesuai dengan nilai keindonesiaan kita,” sambung Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan kejanggalan mutasi rekening pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mustopa NR, sebanyak Rp 800 juta. PPATK masih berupaya menggali kejanggalan tersebut guna menemukan titik terang. Namun PPATK belum bersedia memberi penjelasan lebih jauh terkait sumber mutasi Mustopa.
PPATK masih merahasiakan sumber dana Mustopa apakah dari transfer orang lain atau setoran tunai pribadi. PPATK berkelit bahwa hal itu merupakan bagian dari penyelidikan yang belum bisa dipublikasikan.
“Kami masih melakukan pendalaman. Hasilnya nanti disampaikan ke penyidik ya, tunggu saja,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah saat dikonfirmasi pada Jumat (5/5/2023).
PPATK menyebut mutasi janggal itu tercatat terjadi mulai 2021. PPATK terus mendalami mutasi transaksi yang mencurigakan tersebut. “Dari 2021 bisa dilihat mutasi di rekening yang bersangkutan ada Rp 800 juta,” ucap Natsir.
