Oleh: Ibrahim Mahfouz
Gelombang bencana yang kembali melanda Sumatera — mulai dari banjir besar, tanah longsor di berbagai titik, hingga gangguan infrastruktur penting — kembali menguji kesiapan negara dalam melindungi warganya. Pada saat yang sama, pemerintah sedang menggenjot salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya menyentuh isu ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat melalui distribusi bahan pangan lokal.
Namun ketika dua realitas besar bertemu — bencana alam dan ekspansi program nasional — pertanyaan mengenai ketahanan anggaran menjadi sangat penting. Negara memang harus hadir, tetapi bagaimana menjaga agar kehadiran itu tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan dan tetap responsif terhadap kebutuhan mendesak?
Pelaksanaan MBG telah terbukti mulai menggerakkan ekonomi daerah, terutama sektor pertanian, peternakan, dan UMKM pangan. Data BPS menunjukkan kenaikan permintaan ayam, telur, serta hasil pertanian seiring perluasan program ini. Artinya, MBG tidak hanya memastikan anak-anak memperoleh makanan bergizi, tetapi juga memperkuat mata rantai ekonomi lokal.
Di tengah ancaman inflasi pangan global, MBG bahkan berfungsi sebagai jaring pengaman konsumsi. Dengan memastikan ratusan ribu dapur penyedia makanan tetap berputar setiap hari, negara sejatinya sedang mengamankan daya beli masyarakat — terutama kelompok rentan — tanpa harus menaikkan subsidi secara besar-besaran.
Namun, komitmen semacam ini tentu membutuhkan arus anggaran yang stabil dan berkelanjutan. Ketika bencana besar datang, risiko terjadinya crowding out anggaran menjadi nyata.
Bencana besar di Sumatera kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan risiko alam. Setiap kejadian besar selalu menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah — mulai dari evakuasi, logistik, hunian sementara, hingga pemulihan infrastruktur.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berharap respon cepat, bukan sekadar pernyataan prihatin. Kehadiran MBG dalam situasi bencana — melalui konversi dapur-dapur MBG menjadi dapur umum darurat — menunjukkan bahwa program ini punya fleksibilitas. Negara tetap hadir, tidak hanya untuk program reguler tetapi juga di titik-titik terdampak krisis.
Namun, fleksibilitas ini tidak menghapus fakta bahwa bencana menggerus cadangan fiskal. Otoritas fiskal perlu menjaga keseimbangan antara respons cepat terhadap bencana dan keberlanjutan program unggulan seperti MBG.
Dalam konteks fiskal, pemerintah menghadapi tiga tantangan utama:
1. Kebutuhan Belanja yang Meningkat Tajam
MBG, subsidi energi, bantuan sosial, dan biaya penanganan bencana semuanya menyerap ruang fiskal secara signifikan. Bencana yang berulang membuat kebutuhan belanja darurat semakin besar.
2. Risiko Defisit Melebar
Meski ekonomi tetap tumbuh solid, tekanan eksternal — melemahnya permintaan global, suku bunga tinggi di AS, hingga volatilitas komoditas — membuat penerimaan negara tidak selalu stabil.
3. Tuntutan Pemerataan Layanan Publik
Ketika Sumatera dilanda bencana, Jawa memiliki persoalan inflasi beras, Kalimantan menghadapi tekanan logistik, dan kawasan Timur membutuhkan percepatan konektivitas. Semua itu menuntut alokasi yang tidak kecil.
Bagaimana Negara Harus Menyiasatinya?
1. Mengoptimalkan dana kontinjensi dan belanja fleksibel
Dana cadangan bencana harus diperkuat terus-menerus. Tidak hanya untuk evakuasi, tetapi juga rehabilitasi pasca-bencana yang lebih mahal dan memakan waktu panjang.
2. Mengintegrasikan dapur MBG sebagai bagian dari skema penanganan bencana nasional
Dapur-dapur MBG yang tersebar di desa dan kecamatan terbukti mampu menjadi basis dapur umum cepat. Jika ini dilembagakan secara nasional, biaya logistik dan respon awal bisa lebih efisien.
3. Mendorong kolaborasi daerah
Pemda harus diberi ruang dan insentif fiskal untuk memperkuat perannya dalam distribusi pangan serta respons bencana lokal. Pemerintah pusat tidak bisa mengambil alih semuanya.
4. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran
Program sebesar MBG rentan dicurigai sebagai alat politik. Karena itu, pengawasan publik dan transparansi harus diperkuat sebagai bagian dari legitimasi sosial.
Intnya, Program MBG telah menunjukkan bahwa pembangunan tidak melulu soal angka makro, tetapi tentang bagaimana negara menguatkan fondasi sosialnya. Sementara itu, bencana Sumatera kembali mengingatkan bahwa ketangguhan bangsa bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga kesiapan menghadapi kejadian ekstrem yang datang tanpa aba-aba.
Kunci keseimbangan keduanya terletak pada kebijakan anggaran yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembagi program, tetapi sebagai pelindung yang mampu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata — baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi krisis.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG, respons terhadap bencana Sumatera, dan manajemen anggaran yang sehat akan menjadi tolok ukur apakah Indonesia benar-benar mampu tumbuh kuat, stabil, dan berkeadilan.
