Yogyakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Akhmad Munir, mengusulkan Yogyakarta sebagai “Kota Pers Pancasila”, sebuah gagasan yang menempatkan kota ini sebagai pusat nilai dan praktik jurnalisme berbasis ideologi Pancasila di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2025–2030 di Kepatihan, Kamis (22/1/2026). Munir menilai Yogyakarta memiliki legitimasi historis dan simbolik sebagai tempat lahirnya organisasi wartawan tertua di Tanah Air serta salah satu episentrum perjuangan pers dalam sejarah bangsa.
“Dulu pers menulis untuk mengobarkan semangat perjuangan fisik. Sekarang pers harus mengobarkan semangat menghadapi tantangan baru, terutama disrupsi teknologi informasi,” ujar Munir.
Menurutnya, konsep Pers Pancasila bukan sekadar jargon normatif, melainkan sistem nilai yang menuntut pers bertanggung jawab, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi digital.
Gagasan tersebut mendapat sambutan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan perlunya pijakan ideologis yang kuat bagi pers nasional. Sri Sultan bahkan mendorong agar konsep “Pusat Pers Pancasila” dikaji secara akademik sebelum diwujudkan dalam kebijakan daerah.
“Jika studi akademik memberikan lampu hijau, kami akan berkomunikasi dengan DPRD. Jika semua sepakat, gagasan menjadikan Yogya sebagai Pusat Pers Pancasila akan kita jalankan,” tegasnya.
Langkah ini membuka kemungkinan Yogyakarta menjadi laboratorium kebijakan pers nasional—menggabungkan aspek pendidikan, regulasi, dan budaya jurnalistik.
Dukungan juga datang dari Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia, TM Luthfi Yazid, yang sekaligus Dewan Pakar PWI DIY. Ia menegaskan komitmen mengawal putusan Mahkamah Konstitusi agar kriminalisasi terhadap jurnalis tidak terus terjadi.
Menurut Luthfi, penguatan Pers Pancasila harus berjalan seiring dengan perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai pilar demokrasi.
Pencanangan Yogyakarta sebagai Kota Pers Pancasila bukan hanya simbol nostalgia sejarah pers, tetapi juga respons strategis terhadap tantangan era digital—mulai dari banjir hoaks, algoritma media sosial, hingga kecerdasan buatan yang mengubah ekosistem informasi.
Momentum ini diharapkan melahirkan jurnalisme yang tidak sekadar cepat dan viral, tetapi juga edukatif, kritis, dan membangun karakter bangsa.
