Semarang – Dunia pendidikan di Jawa Tengah menghadapi tantangan baru di era digital. Sebanyak 22 pelajar di sejumlah kabupaten/kota teridentifikasi terpapar paham intoleransi dan radikalisme, sebagian besar melalui media sosial.
Temuan itu diungkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri dalam kegiatan Meet & Greet Densus di SMAN 6 Semarang, Selasa (10/2). Aparat menyebut paparan ideologi ekstrem kini lebih banyak bergerak lewat ruang-ruang digital yang sulit terpantau.
Kanit Idensos Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88, Kompol Lugito Gopar, menjelaskan para pelajar tersebut sebelumnya telah menjalani pembinaan bersama aparat kewilayahan dan keluarga.
“Ada 22 anak yang masih berstatus pelajar. Kami lakukan pembinaan bersama orang tua dan unsur kewilayahan,” ujarnya.
Kasus-kasus itu tersebar di sejumlah daerah seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, Magelang, Surakarta, Jepara, Kudus, hingga Kota Semarang.
Menurut Gopar, pola paparan umumnya berawal dari interaksi di media sosial. Anak-anak bergabung dalam grup atau mengakses konten yang mengarah pada kekerasan dan ideologi ekstrem, bahkan terhubung dengan narasi kelompok ISIS.
“Rata-rata berawal dari media sosial. Mereka masuk grup-grup yang mengandung unsur kekerasan dan ideologi radikal,” jelasnya.
Selama ini, pendekatan yang dilakukan Densus 88 masih bersifat tertutup dan fokus pada pembinaan keluarga tanpa melibatkan sekolah secara langsung. Namun pola tersebut akan diubah.
Ke depan, Densus 88 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, dan Badan Kesbangpol akan memperkuat pencegahan melalui sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah.
“Pencegahan harus diperluas. Kami akan masuk ke sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kesbangpol,” kata Gopar.
Ia mengakui konten radikal di ruang digital masih relatif mudah diakses. Karena itu, upaya deteksi dini dan literasi kebangsaan di kalangan pelajar dinilai mendesak.
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Jateng, M Agung Hikmati, mengatakan tren keterpaparan di kalangan remaja menunjukkan peningkatan yang perlu respons cepat.
“Ini bukan semata penindakan. Pencegahan menjadi kunci. Kami harus memperkuat benteng ideologi kebangsaan sejak dini,” ujarnya.
Pendekatan yang digunakan pun dibuat lebih ramah dan dialogis agar siswa tidak merasa terintimidasi.
“Nama Densus sering menimbulkan persepsi tertentu. Maka kegiatan ini dikemas lebih santai dan komunikatif,” tambah Agung.
Dinas Pendidikan Jawa Tengah menyatakan kolaborasi lintas sektor ini penting karena isu intoleransi dan radikalisme kini menjadi tantangan serius di dunia pendidikan.
SMAN 6 Semarang dipilih sebagai titik awal program, yang selanjutnya akan diperluas ke enam kabupaten/kota sebelum diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah di Jawa Tengah.
Program ini diharapkan menjadi langkah sistematis untuk membendung penyebaran paham ekstrem di kalangan generasi muda, terutama yang bersumber dari ruang digital.
