Jakarta – Hasil riset Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di berbagai lapisan ekonomi. Temuan ini menjadi sinyal positif sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kualitas implementasi program di lapangan.
Dalam penelitian yang dilakukan di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah, RISED mencatat sebanyak 85 persen dukungan terhadap MBG berasal dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan. Dukungan juga tetap tinggi pada kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp3 juta yang mencapai 78 persen.
Tidak hanya kelompok ekonomi bawah, dukungan juga terlihat pada kelas menengah. Sebanyak 75 persen responden dengan pengeluaran Rp3 juta hingga Rp5 juta mendukung keberlanjutan program tersebut. Sementara itu, pada kelompok dengan pengeluaran Rp5 juta hingga Rp10 juta, tingkat dukungan tercatat sebesar 60 persen.
Direktur RISED, Fajar Rahmadi, menilai tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya dukungan harus diimbangi dengan perbaikan kualitas layanan.
“Ekspektasi masyarakat terus meningkat. Karena itu, aspek seperti ketepatan distribusi, kualitas makanan, dan variasi menu perlu terus dievaluasi,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Sejalan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan difokuskan pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk kebersihan dapur dan keamanan pangan.
BGN juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada unit layanan yang tidak memenuhi standar, mulai dari evaluasi hingga penghentian sementara operasional.
Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Dalam salah satu sidak, pihaknya masih menemukan pelanggaran, seperti pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan sesuai standar serta kondisi dapur yang belum layak.
“Ini menunjukkan penerapan SOP belum optimal. Perlu perbaikan segera agar layanan sesuai standar yang ditetapkan,” kata Dony.
Dengan dukungan publik yang terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
